JAYAPURA – Proses pengisian jabatan Wakil Bupati Nduga menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura. Calon Wakil Bupati Nduga, Maniap Kogoya, menggugat tahapan yang dilaksanakan Panitia Khusus (Pansus) DPRK Nduga karena menilai proses tersebut tidak transparan dan merugikan dirinya sebagai salah satu calon.
Dalam sidang lanjutan di PTUN Jayapura, Rabu (18/11/2026), Maniap menegaskan bahwa gugatan yang diajukannya tidak berkaitan dengan perdebatan mengenai perolehan suara 12 atau 13, tetapi menyangkut prosedur dan keterbukaan tahapan pengisian jabatan Wakil Bupati Nduga.
Ia meminta persoalan tersebut dilihat berdasarkan proses yang dilaksanakan Pansus DPRK Nduga, bukan berdasarkan klaim atau perdebatan yang berkembang di luar persidangan.
“Ini bukan penyelesaian pemilihan suara 12 atau 13. Saya sebagai calon merasa dirugikan oleh Pansus DPRK Kabupaten Nduga,” ujar Maniap di hadapan awak media.
Menurut Maniap, masyarakat Nduga yang tersebar di 32 distrik dan 248 kampung perlu mengetahui secara jelas bagaimana tahapan pengisian jabatan tersebut dilaksanakan. Namun, ia menilai proses yang dilakukan Pansus DPRK Nduga sejak awal tidak disampaikan secara transparan.
Persoalan itu, kata dia, sebenarnya sudah pernah disampaikan melalui keberatan resmi pada 16 Juli 2026 di Hotel Horison. Karena merasa dirugikan, Maniap kemudian memilih menempuh jalur hukum untuk menguji proses tersebut.
“Saya sudah menyampaikan secara resmi bahwa saya merasa dirugikan. Karena itu, saya tetap melangkah melalui jalur hukum,” katanya.
Maniap juga menegaskan bahwa proses hukum tersebut telah berjalan sejak 5 Agustus 2026. Ia berharap masyarakat tidak terpengaruh oleh berbagai pernyataan di luar persidangan yang tidak berkaitan langsung dengan substansi gugatan.
“Tempat pembuktian hari ini adalah di PTUN Jayapura. Bukan sekali lagi penyelesaian suara 12 atau 13, tetapi proses dan tahapan yang dilakukan Pansus DPRK Kabupaten Nduga,” tegasnya.
Sementara itu, kuasa hukum Maniap, Yosef Elopore, SH, MH, mengatakan pihaknya telah mengikuti proses persidangan dan kini menunggu putusan majelis hakim.
“Setelah itu kita menunggu putusan hakim,” ujar Yosef.
Sidang gugatan tersebut dipimpin Hakim Ketua Himawan Krisbiantoro, SH, MH, bersama dua hakim anggota, Rizal Abdurrahman, SH, MH, dan Prayogo Kurnia, SH.
Maniap hadir didampingi empat kuasa hukum dari Kantor Hukum Aloysius Renwarin & Partners, yakni Aloysius Renwarin, Yohanis Sudiman Bakti, Yosef Elopore, dan Dede G. Pagundun.
Melalui gugatan ini, Maniap berharap proses pengisian jabatan Wakil Bupati Nduga dapat diuji secara hukum, khususnya terkait prosedur dan transparansi pelaksanaannya. Ia menyerahkan pembuktian kepada majelis hakim PTUN Jayapura sebagai lembaga yang menangani perkara tersebut.(Redaksi)









