JAYAPURA, Papuaterdepan.com– Ancaman penyebaran paham radikalisme melalui ruang digital menjadi salah satu tantangan dalam membangun generasi muda Papua yang toleran dan cinta damai. Karena itu, penguatan pendidikan karakter, pengawasan penggunaan gawai, serta keteladanan di lingkungan keluarga dan sekolah dinilai perlu berjalan beriringan.
Persoalan tersebut mengemuka dalam dialog *Papua 60 Menit* yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua bersama LPP TVRI Papua, Kamis (17/9/2026).
Kepala Kanwil Kemenag Papua Klemens Taran mengatakan pembentukan generasi muda yang mampu hidup dalam keberagaman harus dimulai dengan penanaman nilai moderasi beragama sejak dini. Menurut dia, generasi muda membutuhkan fondasi yang kuat agar mampu menyikapi perbedaan secara bijak ketika kelak mengambil peran dalam masyarakat.
“Pemuda atau pelajar adalah pemimpin masa depan. Ketika mereka tidak diberikan fondasi yang kuat, kita tidak boleh berharap ada pemimpin di masa depan yang baik,” ujar Klemens.
Ia menjelaskan, moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan seseorang, melainkan menjaga keseimbangan dalam menjalankan agama serta menghormati keberadaan orang lain.
“Moderasi beragama itu menjaga keseimbangan. Tidak boleh terlalu ke kanan, tidak boleh terlalu ke kiri,” katanya.
Di sisi lain, Komandan Densus 88 Antiteror Kombes Pol. Surya Putra Mustika mengingatkan bahwa perkembangan teknologi turut mengubah pola penyebaran paham ekstrem. Anak-anak dan kalangan muda kini berhadapan dengan berbagai konten di internet yang berpotensi memengaruhi pola pikir dan perilaku mereka.
“Banyak anak-anak sekarang yang terpapar kekerasan ekstrem dan radikalisme di ruang digital,” kata Surya.
Ia menyebut Papua berada dalam kategori moderat berdasarkan Indeks Potensi Ancaman Terorisme dan Kerawanan Wilayah (IPAT-KW) yang dirilis pada periode sebelumnya. Namun, kondisi itu tetap memerlukan kewaspadaan dan upaya pencegahan yang berkesinambungan.
Menurut Surya, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun daya tahan terhadap pengaruh paham ekstrem. Edukasi mengenai perdamaian juga dapat diperkuat melalui pengalaman orang-orang yang pernah terpapar paham radikal dan telah menjalani proses deradikalisasi.
### Sekolah dan keluarga menjadi benteng awal
Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Manius Wenda menilai sekolah memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk cara berpikir dan perilaku siswa.
Pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, dan agama dapat digunakan untuk memperkuat nilai kebangsaan serta toleransi. Namun, materi pembelajaran harus disertai contoh nyata dari guru agar nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
“Guru harus menjadi contoh, menjadi teladan bagi siswa-siswa itu sendiri,” ujar Manius.
Ia mendorong sekolah membangun kebiasaan menyelesaikan persoalan melalui komunikasi dan dialog. Dengan pendekatan itu, siswa diharapkan mampu menghadapi perbedaan pendapat tanpa menggunakan kekerasan.
Pembinaan dapat dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di kelas maupun aktivitas kokurikuler dan ekstrakurikuler, termasuk diskusi tentang toleransi dan penyelesaian konflik.
Sejalan dengan hal tersebut, Kemenag Papua mendorong pengawasan penggunaan gawai di lingkungan pendidikan. Edaran mengenai hal itu telah diteruskan kepada satuan kerja di 28 kabupaten dan satu kota untuk ditindaklanjuti oleh pimpinan sekolah negeri maupun swasta.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat peran lembaga pendidikan dalam menghadapi tantangan perkembangan informasi digital.
### Keteladanan dan nilai karakter
Anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua Pdt. MPA Mauri menekankan bahwa pembentukan karakter generasi muda harus dimulai dari lingkungan terdekat mereka.
Menurut dia, orang tua, guru, dan tokoh agama perlu menunjukkan keteladanan melalui pola pikir, pola ucap, dan pola tindak. Sikap yang ditunjukkan para panutan tersebut akan memengaruhi cara generasi muda memahami dan memperlakukan orang lain.
Mauri juga mengemukakan konsep “5 I” sebagai bekal bagi generasi muda, yakni iman, ilmu, integritas, inovasi, dan implementasi.
Kelima nilai itu diharapkan tidak berhenti sebagai pemahaman, tetapi diterapkan dalam tindakan nyata sehingga generasi muda mampu mengembangkan potensi diri sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.
Klemens menambahkan, penguatan moderasi beragama terus didorong melalui kerja sama dengan lembaga keagamaan, pelibatan penyuluh agama, serta pemanfaatan ruang digital untuk menyebarkan pesan positif.
Ia berharap seluruh unsur masyarakat dapat mengambil bagian dalam menjaga kerukunan dan menumbuhkan rasa cinta terhadap Papua.
“Papua generasi akan datang menjadi orang-orang yang mencintai negerinya, menjadikan Papua menjadi honai (rumah) bersama bagi setiap orang yang hidup dan menetap,” tuturnya.
Dialog yang dipandu Pranata Humas Kanwil Kemenag Papua Dewi Anggraeni itu mempertemukan unsur pemerintah, aparat keamanan, pendidikan, dan tokoh agama untuk membahas tantangan membangun budaya damai.
Para narasumber menegaskan bahwa upaya menjadikan Papua sebagai tanah damai membutuhkan kerja bersama, mulai dari keluarga dan sekolah hingga pemerintah serta masyarakat luas. Penguatan karakter, kewaspadaan terhadap konten digital, dan penghormatan terhadap perbedaan menjadi bagian penting dalam menyiapkan generasi muda yang mampu menjaga kerukunan.(Rilis)
