MAPPI,Papuaterdepan.com- Pembangunan fasilitas pendidikan di wilayah pelosok Papua tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur dasar harus menjadi pertimbangan sejak awal agar bangunan yang dibangun benar-benar memberikan manfaat bagi siswa dan tenaga pendidik.
Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, Klemens Taran, saat meninjau pembangunan fasilitas pendidikan di Yayasan As’adiyah, Distrik Assue, Kabupaten Mappi, Kamis (20/8/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat perkembangan pembangunan ruang kelas, asrama dan toilet yang dibiayai melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Dalam kesempatan itu, Klemens juga menerima sejumlah keluhan dan kebutuhan dari pengelola yayasan.
Menurut Klemens, pembangunan fisik harus dirancang sebagai satu kesatuan dengan fasilitas pendukung. Jangan sampai bangunan telah selesai, tetapi tidak dapat digunakan secara maksimal karena tidak tersedia perabot, air maupun listrik.
“Di asrama tempat tidur tidak ada, juga ruang belajar hanya ruangnya saja, tidak ada meubeler seperti bangku, meja. Sebaik apa pun gedung dibangun, kalau kemudian isinya tidak ada, kurang bermanfaat,” ujarnya.
Keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan yang harus segera dicarikan solusi. Jaringan air PDAM belum menjangkau lokasi yayasan sehingga kebutuhan air untuk sekolah dan toilet tidak dapat sepenuhnya mengandalkan jaringan pemerintah daerah.
Klemens menilai kondisi tersebut harus masuk dalam perencanaan pembangunan selanjutnya. Salah satu solusi yang dinilai sesuai dengan karakteristik wilayah adalah pembangunan sumur bor.
“Air keran yang dikelola oleh PDAM tidak sampai di sini. Karena itu, kebutuhan sesuai kearifan lokal harus tumbuh dan memang harus diberdayakan. Yang pertama adalah mesti pengadaan sumur bor,” katanya.
Selain air, ketersediaan listrik juga menjadi kendala bagi proses pendidikan. Pasokan listrik di lokasi tersebut disebut hanya tersedia pada malam hari, mulai sekitar pukul 18.00 hingga 06.00 WIT.
Akibatnya, aktivitas pembelajaran maupun pekerjaan administrasi pada siang hari ikut terdampak. Padahal, kegiatan pendidikan kini membutuhkan dukungan listrik, termasuk untuk pembelajaran daring dan penyusunan laporan guru.
“Untuk aktivitas pembelajaran di siang hari, tidak tersedia listrik. Sementara anak-anak mungkin harus zoom, atau guru-guru harus menyiapkan laporan di waktu resmi jam belajar, tidak bisa karena tidak tersedia listrik. Karena itu, mesti dipikirkan,” tegas Klemens.
Ia mengusulkan adanya sumber listrik alternatif seperti diesel atau genset untuk menopang aktivitas pendidikan.
Kondisi lahan yayasan juga menjadi perhatian. Dari sekitar empat hektare tanah yang dimiliki, sebagian kawasan masih sulit dimanfaatkan karena mudah tergenang dan berubah menjadi rawa ketika hujan.
Padahal, menurut Klemens, lembaga pendidikan idealnya memiliki ruang terbuka dan sarana olahraga bagi peserta didik. Karena itu, pembangunan ke depan perlu memasukkan pekerjaan penimbunan agar lahan dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Daerah ini kalau hujan jadi rawa tergenang air. Sementara sebuah lembaga pendidikan idealnya memiliki sarana olahraga. Maka perencanaan berikut mesti dipikirkan, harus ada timbunan untuk lapangan olahraga agar lahan ini bisa digunakan,” ujarnya.
Klemens meminta pembangunan fasilitas pendidikan melalui PHTC maupun program lainnya tidak hanya berorientasi pada penyelesaian fisik bangunan. Kebutuhan setelah bangunan berdiri harus dipetakan sejak awal.
Ia juga meminta Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI memperkuat komunikasi dengan jajaran Kemenag di daerah sebelum menetapkan kebutuhan pembangunan.
“Hal-hal tertentu di daerah itu mesti tanya Kabid Pendis, Kakankemenag hingga Kepala Seksinya. Karena mereka yang tahu keadaan di daerah. Listrik ada tidak, air cukup tidak, sehingga ini kemudian diusulkan menjadi paket dalam pembangunan,” katanya.
Seluruh kebutuhan dan aspirasi yang disampaikan Yayasan As’adiyah akan dihimpun dalam dokumen untuk disampaikan kepada Ditjen Pendidikan Islam. Klemens berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap kondisi pendidikan di Distrik Assue.
Ia menilai perhatian terhadap fasilitas pendidikan di wilayah tersebut juga menjadi bagian dari upaya memastikan masyarakat di daerah terpencil merasakan manfaat program pemerintah.
“Kami berharap ketika informasi ini disampaikan, harap intervensi Pak Menteri, keberpihakan Pak Menteri, dengan begitu teman-teman di Mappi secara khusus di Distrik Assue menganggap mereka juga bagian dari NKRI yang kemudian diperhatikan melalui program-program strategis Kementerian Agama,” ujarnya.
Kebutuhan fasilitas keagamaan turut masuk dalam daftar aspirasi. Masjid yang berada di lingkungan yayasan membutuhkan ruang pengurusan jenazah serta kendaraan ambulans.
Kepala Bidang Pendidikan Islam Kanwil Kemenag Papua, M. Muzakir Asso, menyatakan akan mengawal aspirasi tersebut agar dapat ditindaklanjuti.
“Yang menjadi masukan dari pengasuh Pondok Pesantren As’adiyah Mappi insya Allah akan kami tindak lanjuti. Kami dukung penuh untuk memaksimalkan,” kata Muzakir.
Ia menegaskan, dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat keberlangsungan pendidikan yang unggul, ramah dan berintegritas di wilayah pelosok Papua Selatan.
Sementara pembangunan ruang kelas, asrama dan toilet di Yayasan As’adiyah ditargetkan selesai pada September 2026.(Rilis)
