Jayapura,Papuaterdepan.com – Penguatan kerja sama lintas agama dan keterlibatan berbagai elemen masyarakat dinilai penting untuk merespons persoalan kemanusiaan serta menjaga perdamaian di Tanah Papua. Upaya tersebut membutuhkan komunikasi terbuka, sikap saling menghormati, dan langkah nyata yang melibatkan pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, serta masyarakat sipil.
Hal itu mengemuka dalam Dialog Perdamaian bertema “Menakar Peran dan Respons Umat Beragama terhadap Dinamika Kemanusiaan di Tanah Papua” yang berlangsung di Hotel Horison Kotaraja, Jayapura, Kamis (17/9/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Pengurus Pusat Majelis Muslim Papua (MMP) bersama Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP) tersebut dihadiri Pembimbing Masyarakat (Pembimas) Buddha Sarono, yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua.
Dialog itu mempertemukan berbagai pandangan mengenai peran umat beragama dalam menghadapi persoalan kemanusiaan, sekaligus membahas pentingnya membangun kehidupan masyarakat yang harmonis di tengah keberagaman Papua.
Ketua Pusat MMP, Ali Jibril Puarada, mengatakan perbedaan keyakinan tidak seharusnya menjadi penghalang bagi masyarakat untuk membangun hubungan persaudaraan.
Ia menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menjalankan keyakinannya masing-masing, tetapi tetap memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehidupan bersama secara damai.
“Beragama adalah hal yang paling pribadi bagi setiap individu. Kita masing-masing memiliki keyakinan dan pandangan yang berbeda, tetapi kita harus memahami bahwa kita adalah saudara di tanah ini yang harus dapat hidup dalam kerukunan dan perdamaian,” kata Ali.
Menurut dia, semangat persaudaraan perlu diwujudkan melalui tindakan sehari-hari, termasuk membantu sesama tanpa membedakan agama, ras, maupun latar belakang.
Sikap saling peduli tersebut dinilai dapat memperkuat hubungan sosial dan membangun kepercayaan di tengah masyarakat yang memiliki latar belakang beragam.
**Kolaborasi diperlukan untuk menjawab persoalan kemanusiaan**
Ketua ALDP, Latifah Anum Siregar, menyoroti pentingnya membangun ruang komunikasi yang mempertemukan berbagai kelompok masyarakat. Menurutnya, persoalan di Papua memiliki kompleksitas yang tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja.
Karena itu, pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, akademisi, aktivis LSM, dan masyarakat sipil perlu memperkuat koordinasi serta menyatukan upaya dalam merespons berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Latifah menilai forum yang melibatkan beragam unsur seperti dialog tersebut perlu terus dikembangkan agar setiap pihak dapat saling memahami peran dan tanggung jawab masing-masing.
“Forum-forum yang heterogen seperti ini sebenarnya jarang. Teman-teman LSM berjalan sendiri, tokoh-tokoh agama berjalan sendiri, pemerintah berjalan sendiri. Padahal, apa yang dikerjakan LSM dan tokoh agama merupakan bagian dari tanggung jawab bersama,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kepentingan kemanusiaan harus menjadi perhatian bersama, terlepas dari perbedaan pandangan maupun latar belakang.
Bagi Latifah, dialog perlu menghasilkan tindak lanjut yang dapat dirasakan masyarakat, bukan sekadar menjadi ruang diskusi. Kolaborasi antarpihak diharapkan mampu membuka peluang penyelesaian persoalan secara bertahap.
“Kita tidak mau menjadi *intellectual exercise* yang hanya melakukan diskusi, tetapi tidak membuat sesuatu yang konkret. Persoalan ini memang tidak mudah, tetapi ketika kita membuat sesuatu bersama-sama, insyaallah ada jalan keluar, walaupun sedikit demi sedikit,” katanya.
Moderasi beragama menjadi perhatian Kemenag
Sementara itu, Sarono menyampaikan bahwa dialog lintas agama sejalan dengan program prioritas Kementerian Agama dalam meningkatkan kerukunan umat beragama.
Menurut dia, upaya membangun kerukunan harus berorientasi pada kepentingan kemanusiaan dan diwujudkan melalui sikap saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat.
“Program sebaik apa pun harus berlandaskan pada kepentingan kemanusiaan. Karena itu, peningkatan kerukunan umat beragama menjadi salah satu prioritas Kementerian Agama,” ujar Sarono.
Ia menjelaskan, penerapan moderasi beragama mencakup empat indikator utama, yakni komitmen kebangsaan, toleransi, antikekerasan, serta penerimaan terhadap tradisi dan budaya lokal.
Keempat indikator tersebut menjadi bagian penting dalam membangun kehidupan beragama yang menghargai perbedaan sekaligus memperkuat hubungan antarkelompok masyarakat.
Sarono juga mengapresiasi inisiatif MMP dan ALDP yang menghadirkan ruang musyawarah bagi berbagai unsur masyarakat. Menurutnya, pertemuan semacam itu dapat menjadi sarana untuk menyampaikan gagasan, memperluas pemahaman, dan mencari solusi bersama.
“Kami menyambut baik kegiatan ini. Melalui dialog, berbagai gagasan dapat dipertemukan sehingga diharapkan dapat melahirkan solusi bersama terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat di Papua,” katanya.
Melalui forum tersebut, para peserta diharapkan dapat melanjutkan komunikasi dan membangun kerja sama yang lebih konkret. Sinergi lintas agama dan lintas elemen masyarakat menjadi salah satu upaya untuk memperkuat nilai kemanusiaan, menjaga kerukunan, serta mendorong terciptanya kehidupan yang damai di Tanah Papua.(Rilis)
