SORONG,Papuaterdepan.com– Pemerintah memastikan program bantuan pangan beras terus berjalan hingga wilayah timur Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani turun langsung meninjau penyaluran bantuan kepada masyarakat di Kelurahan Malabutor, Kota Sorong, Rabu (2/9/2026).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari pengawasan pemerintah untuk memastikan bantuan yang bersumber dari program nasional benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Dalam penyaluran tersebut, Zulkifli Hasan didampingi Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Wakil Wali Kota Sorong Anshar Karim, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, serta jajaran Bulog.
Zulkifli mengatakan bantuan pangan bukan sekadar distribusi beras, tetapi merupakan bagian dari perlindungan sosial pemerintah bagi masyarakat yang membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan pokok.
“Bantuan ini untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ini merupakan bagian dari jaminan sosial pemerintah,” kata Zulkifli Hasan.
Ia menjelaskan, bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat yang masuk kelompok desil 1 hingga desil 4 berdasarkan data pemerintah.
Setiap penerima mendapatkan 10 kilogram beras setiap bulan selama tiga bulan sehingga total bantuan yang diterima mencapai 30 kilogram.
Zulkifli juga mengakui masih dimungkinkan terdapat masyarakat yang layak menerima bantuan tetapi belum tercatat dalam data penerima.
Karena itu, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan sanggahan apabila menemukan data yang tidak sesuai sehingga pemerintah dapat melakukan perbaikan melalui mekanisme yang tersedia.
Bulog Pastikan Distribusi Sampai Papua
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pihaknya siap menjalankan penugasan pemerintah untuk mendistribusikan bantuan pangan hingga wilayah yang memiliki tantangan geografis.
Menurut dia, Bulog memiliki jaringan pergudangan dan distribusi yang menjadi modal penting untuk memastikan bantuan pemerintah dapat menjangkau penerima.
“Bulog terus bergerak memastikan bantuan pangan tersalurkan ke berbagai wilayah Indonesia, dari Aceh hingga Papua,” ujar Ahmad Rizal.
Ia menegaskan Bulog akan menjalankan penyaluran berdasarkan data penerima yang ditetapkan pemerintah.
Untuk Papua Barat Daya, data terbaru yang disampaikan Bulog mencatat 69.810 penerima bantuan pangan dengan total alokasi sekitar 2.094,3 ton beras. Kota Sorong menjadi wilayah dengan penerima terbanyak, yakni 35.348 penerima dengan alokasi 1.060.440 kilogram beras.
Selain Kota Sorong, bantuan juga dialokasikan ke Kabupaten Sorong, Raja Ampat, dan Tambrauw. Sementara data penerima untuk Kabupaten Maybrat masih dalam proses.
Malabutor Jadi Salah Satu Titik Penyaluran
Kelurahan Malabutor menjadi salah satu lokasi yang ditinjau langsung oleh Menko Pangan dan Dirut Bulog.
Di wilayah tersebut, sekitar 1.800 penerima mendapatkan bantuan beras. Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung proses penyaluran sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang telah terdata.
Pemerintah daerah juga diminta ikut mengawal distribusi agar bantuan tidak hanya tersalurkan, tetapi benar-benar diterima oleh warga yang menjadi sasaran program.
Data Penerima Jadi Perhatian
Selain distribusi, persoalan akurasi data penerima menjadi salah satu perhatian pemerintah.
Zulkifli meminta masyarakat tidak ragu menyampaikan keberatan apabila menemukan penerima yang tidak sesuai atau terdapat warga yang seharusnya menerima tetapi belum masuk dalam daftar.
Menurutnya, perbaikan data diperlukan agar bantuan pemerintah semakin tepat sasaran.
Pemerintah juga tengah mendorong penguatan peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam penyaluran berbagai bantuan dan kebutuhan masyarakat ke depan.
Melalui pengawasan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bulog, program bantuan pangan diharapkan mampu menjadi jaring pengaman bagi masyarakat sekaligus memastikan kebutuhan pokok warga di wilayah Papua tetap terpenuhi.
Kehadiran langsung jajaran pemerintah pusat di Sorong menjadi penegasan bahwa distribusi bantuan pangan tidak berhenti di pusat pemerintahan, tetapi harus menjangkau masyarakat hingga wilayah terluar dan pelosok Indonesia.(Rilis)
