JAYAPURA,Papuaterdepan.com – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua mendapat perhatian serius menyusul perlunya penguatan pengawasan keamanan pangan. Pemerintah diminta memastikan seluruh makanan yang disajikan kepada penerima manfaat benar-benar aman, mulai dari bahan baku hingga proses pengolahan di dapur.
Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, Gatut Aryoko, mengatakan pengawasan tidak cukup hanya dilakukan ketika terjadi persoalan. Sistem pemeriksaan harus mampu memastikan standar keamanan pangan diterapkan setiap hari oleh seluruh dapur penyedia MBG.
Hal itu disampaikan Gatut setelah mengikuti rapat koordinasi teknis mengenai penguatan tata kelola, keamanan pangan, serta kesiapsiagaan dalam merespons insiden MBG di Kantor Gubernur Papua,Rabu,(12/8).
Gatut hadir mewakili Kepala Kanwil Kemenag Papua dan didampingi Kepala Bidang Pendidikan Kristen Kanwil Kemenag Papua, Yokbed Griapon.
Rapat tersebut salah satunya membahas evaluasi insiden di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, yang sebelumnya dikaitkan dengan dugaan gangguan kesehatan setelah penerima manfaat mengonsumsi makanan MBG.
Berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bersama Dinas Kesehatan, ditemukan adanya kontaminasi bakteri pada sejumlah bahan yang digunakan dalam penyediaan makanan.
“Bahan yang digunakan ditemukan terkontaminasi bakteri, mulai dari sayuran, lauk hingga air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan,” kata Gatut.
Temuan tersebut menjadi alarm bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan MBG. Program yang bertujuan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya peserta didik, dinilai harus dibarengi dengan standar keamanan pangan yang ketat.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah melakukan evaluasi terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Papua. Pertemuan lanjutan dijadwalkan melibatkan seluruh SPPG untuk membahas standar operasional sekaligus langkah pencegahan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
Untuk wilayah Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, evaluasi dilakukan secara tatap muka.
Selain evaluasi, pemeriksaan terhadap dapur penyedia makanan juga akan diperketat. Inspeksi mendadak atau sidak akan dilakukan untuk memastikan dapur benar-benar memenuhi persyaratan kebersihan, sanitasi, peralatan dan fasilitas pendukung keamanan pangan.
Gatut menegaskan, dapur yang belum memenuhi standar tidak boleh dipaksakan untuk tetap melayani penyediaan makanan MBG.
“Dapur yang layak maupun tidak layak akan diperiksa kembali. Jangan sampai dapurnya tidak memenuhi standar tetapi tetap dipaksakan untuk melayani MBG,” tegasnya.
Yang menjadi sorotan bukan hanya kondisi dapur, tetapi juga konsistensi fasilitas yang digunakan. Dalam rapat disebutkan adanya temuan ketika sebuah dapur terlihat memiliki fasilitas lengkap saat pemeriksaan, namun setelah sidak selesai, sebagian fasilitas tersebut tidak lagi berada di lokasi.
Kondisi tersebut dinilai menunjukkan perlunya pola pengawasan yang lebih serius. Pemeriksaan tidak boleh hanya menghasilkan gambaran kondisi dapur pada saat petugas datang, tetapi harus memastikan seluruh persyaratan benar-benar menjadi bagian dari kegiatan operasional sehari-hari.
“Jangan sampai ketika sidak fasilitasnya lengkap, tetapi setelah sidak selesai barang-barangnya sudah tidak ada,” ujarnya.
Menurut Gatut, keamanan pangan harus ditempatkan sebagai bagian utama dari tata kelola MBG. Setiap tahapan perlu diperhatikan, termasuk kualitas bahan baku, kebersihan air, proses memasak, penyimpanan, pengemasan hingga makanan diterima oleh penerima manfaat.
Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi teknis perlu diperkuat. Kementerian Agama juga mendorong agar hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan sistem pelaksanaan MBG di Papua.
Gatut menilai keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang berhasil disalurkan, tetapi juga dari jaminan bahwa makanan tersebut aman dan layak dikonsumsi.
“Yang paling penting bagaimana kita memastikan makanan yang diberikan kepada masyarakat aman dan layak. Jangan sampai program yang tujuannya sangat baik justru menimbulkan persoalan karena aspek keamanan pangan tidak diperhatikan,” katanya.
Penguatan pengawasan tersebut diharapkan mampu menutup celah dalam pelaksanaan MBG sekaligus memastikan program berjalan sesuai tujuan, yakni memberikan makanan bergizi tanpa mengabaikan faktor keamanan dan kesehatan penerima manfaat.(Rilis)
