JAYAPURA,Papuaterdepan.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperkuat konektivitas dan rantai pasok pangan guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Langkah tersebut dilakukan melalui perluasan kerja sama antardaerah, peningkatan produksi komoditas pangan strategis, serta penguatan distribusi bahan pokok ke wilayah Papua dan daerah otonom baru (DOB).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Warsono, dalam siaran pers yang diterbitkan di Jayapura, 26 Oktober 2026, menyampaikan bahwa penguatan ketahanan pangan menjadi bagian penting dari upaya menjaga daya beli masyarakat, terutama di wilayah yang memiliki tantangan geografis dan biaya distribusi tinggi.
Upaya tersebut sejalan dengan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) 2026 yang diselenggarakan di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 23 Oktober 2026.
Kegiatan tersebut mengusung tema “Memperkuat Konektivitas dan Rantai Pasok untuk Ketahanan Pangan Sulampua di Tengah Risiko Iklim”.
BI Papua Perkuat Produksi dan Distribusi Pangan
Bank Indonesia Papua menilai kondisi geografis Papua yang terdiri atas wilayah pesisir, kepulauan, hingga pegunungan menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kelancaran distribusi pangan.
Karena itu, pengendalian inflasi tidak hanya dilakukan melalui operasi pasar, tetapi juga dengan memperkuat produksi dan memastikan pasokan pangan dapat menjangkau wilayah konsumsi.
Melalui program Tallukarsa Pangan Sulampua, BI Papua bersama TPID menjalankan tiga pendekatan utama, yakni Karsa Daya, Karsa Sambung, dan Karsa Tata.
Pada program Karsa Daya, penguatan dilakukan melalui dukungan sarana dan prasarana pertanian untuk meningkatkan produksi cabai, bawang merah, dan beras.
Selain itu, BI Papua mendorong pengembangan hilirisasi produk olahan ikan dan cabai, mempertemukan kelompok tani serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan jaringan ritel modern.
Peningkatan kapasitas petani, termasuk petani asli Papua, juga dilakukan melalui kerja sama pelatihan dengan Institut Pertanian Bogor (IPB).
Sementara melalui Karsa Sambung, BI Papua memperkuat kerja sama antardaerah (KAD) untuk menjamin kelancaran pasokan pangan.
Kerja sama tersebut mencakup Kabupaten Keerom dengan Kota Jayapura serta Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, dengan Kota Jayapura.
Selain itu, penjajakan kerja sama antara Kota Jayapura dan Kabupaten Merauke juga dilakukan untuk memperluas jaringan distribusi pangan.
Program ini turut didukung melalui Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dari sentra produksi serta pelaksanaan Gerakan Pangan Murah bersama pemerintah daerah, Perum Bulog, TNI-Polri, Baznas, organisasi masyarakat, dan rumah ibadah.
Gerakan tersebut antara lain dilaksanakan melalui program Gerobak Sentani dan Gerbang Kasih.
Antisipasi Lonjakan Harga Jelang Natal dan Tahun Baru
Bank Indonesia Papua juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah melalui program Karsa Tata, khususnya dalam pengelolaan data stok dan kebutuhan pangan.
Koordinasi dilakukan melalui rapat TPID, diskusi kelompok terarah, serta pertemuan tingkat tinggi untuk memastikan kebijakan pengendalian inflasi berjalan efektif.
BI Papua turut bersinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) guna mengantisipasi risiko perubahan iklim yang berpotensi mengganggu produksi dan distribusi pangan.
Penguatan neraca pangan bersama Pemerintah Provinsi Papua dan tiga DOB menjadi salah satu langkah untuk memastikan ketersediaan komoditas strategis.
Dalam rangkaian GPIPS Sulampua 2026, TPIP dan TPID juga merumuskan lima komitmen bersama melalui Panca Reso Sipatokkong Pangan Sulampua.
Kelima komitmen tersebut meliputi penguatan produksi pangan yang adaptif terhadap perubahan iklim, pengembangan hilirisasi, perluasan akses pembiayaan petani dan nelayan, penguatan data stok serta operasi pasar berbasis sistem peringatan dini, dan peningkatan konektivitas antarpulau.
Komitmen tersebut menjadi landasan bagi TPID di wilayah Papua untuk memperluas kerja sama distribusi pangan sekaligus menjaga ketersediaan pasokan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), khususnya Natal dan Tahun Baru.
TPID Papua dan Jayapura Raih Penghargaan
Sinergi pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah daerah bersama Bank Indonesia turut membuahkan hasil positif.
TPID Provinsi Papua dan TPID Kota Jayapura mendapatkan apresiasi sebagai TPID Berkinerja Terbaik dalam pengendalian inflasi di wilayah Nusampua pada 2026.
Penghargaan tersebut mencerminkan penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas A.M. Djiwandono dalam kegiatan GPIPS Sulampua 2026 menekankan pentingnya mereplikasi keberhasilan daerah dalam meningkatkan produksi dan memperbaiki efisiensi rantai pasok pangan.
“Ke depan, peningkatan produksi hingga efisiensi rantai pasok agar direplikasi ke daerah lain sehingga inflasi terkendali dan berdampak bagi masyarakat,” ujar Thomas.
Bank Indonesia Papua menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi bersama pemerintah daerah, Perum Bulog, TPID, dan seluruh mitra strategis dalam menjaga stabilitas harga pangan.
Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan, melindungi daya beli masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Papua yang inklusif dan berkelanjutan.(Rilis)
