JAYAPURA,Papuaterdepan.com– Proses pengisian jabatan Wakil Bupati Nduga terus menjadi polemik hukum. Kali ini, persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura diwarnai keberatan tim kuasa hukum Maniap Kogoya terhadap keterangan ahli yang dihadirkan pihak intervensi DPRK/Pansus Nduga.
Tim penggugat menilai kehadiran ahli tersebut prematur, terlebih sebelumnya kuasa hukum pihak intervensi disebut telah menyampaikan tidak akan menghadirkan saksi maupun ahli dalam persidangan.
Keberatan itu disampaikan kuasa hukum Maniap Kogoya, Dede G. Pagundun, dalam persidangan yang berlangsung Rabu (11/11/2026).
Menurut Dede, perubahan sikap pihak intervensi tersebut perlu menjadi perhatian majelis hakim karena sebelumnya telah disampaikan secara terbuka di ruang sidang.
“Kami mengajukan keberatan terhadap ahli yang diajukan pihak intervensi. Sebelumnya kuasa hukum intervensi mengatakan tidak akan mengajukan saksi maupun ahli. Itu jelas kami dengar, pengunjung juga mendengar,” ujarnya.
Meski demikian, pihak penggugat menyerahkan penilaian terhadap keberatan tersebut kepada majelis hakim dan meminta agar keberatan mereka dicatat dalam berita acara persidangan.
Di luar persoalan kehadiran ahli, tim Maniap Kogoya juga mempersoalkan argumentasi mengenai status keputusan DPRK Nduga yang menjadi bagian dari objek sengketa.
Dede menilai keterangan ahli pihak intervensi yang menyebut produk DPRK belum final karena masih membutuhkan proses administrasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum menjawab persoalan mendasar mengenai kewenangan masing-masing lembaga.
Ia mempertanyakan mengapa proses administrasi di Kemendagri harus dijadikan alasan untuk menilai belum finalnya keputusan DPRK.
“Apakah Mendagri ini pimpinan DPRK sehingga membutuhkan persetujuan DPRK? Tidak. Ini dua lembaga yang berbeda,” katanya.
Menurut Dede, persoalan tersebut harus dilihat berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur kewenangan DPRK dan pemerintah pusat. Ia juga menegaskan bahwa gugatan terhadap keputusan Mendagri di pengadilan berbeda tidak otomatis membatalkan keputusan DPRK.
Karena itu, pihaknya menilai keterangan ahli belum memberikan jawaban terhadap persoalan hukum yang sedang dipersoalkan penggugat.
Tim kuasa hukum Maniap Kogoya selanjutnya akan menghadirkan ahli tandingan melalui affidavit atau keterangan tertulis. Dokumen tersebut disebut masih dalam proses pengiriman dan ditargetkan masuk sebagai alat bukti pada pekan berikutnya.
“Kami menghormati pandangan ahli. Kami juga akan mengajukan keterangan ahli melalui affidavit tertulis. Mudah-mudahan minggu depan sudah kami masukkan sebagai alat bukti,” ungkap Dede.
Sementara itu, Maniap Kogoya menegaskan gugatan yang diajukannya ke PTUN Jayapura merupakan upaya hukum untuk menguji tahapan pengisian jabatan Wakil Bupati Nduga yang dilaksanakan Pansus DPRK.
Ia mengaku merasa dirugikan oleh proses tersebut sehingga memilih membawa persoalan itu ke jalur peradilan.
Maniap juga membeberkan perjalanan persidangan sejak 5 Agustus 2026. Ia menyebut pihaknya telah menghadirkan saksi fakta pada 14 Oktober dan 21 Oktober 2026.
Namun, menurut Maniap, saksi dari Pansus DPRK yang dijadwalkan memberikan keterangan pada 4 November tidak hadir. Ketidakhadiran tersebut kembali terjadi pada persidangan 11 November, ketika pihak intervensi menghadirkan ahli.
Kondisi itu membuatnya mempertanyakan proses pembuktian yang berlangsung dalam perkara tersebut.
Maniap menegaskan perkara yang diperjuangkannya bukan berkaitan dengan perolehan suara pasangan calon, melainkan menyangkut prosedur dan tahapan yang dilakukan Pansus DPRK dalam proses pengisian jabatan Wakil Bupati Nduga.
“Hari ini bukan penyelesaian suara 12-13, tetapi tahapan yang dilakukan Pansus DPRK Nduga. Seluruh masyarakat Nduga, 32 distrik dan 248 kampung, harus mengetahui,” tegasnya.
Ia juga mengajak masyarakat Nduga untuk memahami persoalan tersebut secara utuh dan tidak terjebak dalam perdebatan yang tidak memberikan solusi.
Perkara ini menjadi perhatian karena menyangkut proses pengisian jabatan strategis di lingkungan pemerintahan Kabupaten Nduga. Melalui persidangan di PTUN Jayapura, masing-masing pihak kini memiliki kesempatan menyampaikan argumentasi dan alat bukti untuk menguji legalitas tahapan yang dipersoalkan.
Sidang dipimpin Hakim Ketua Himawan Krisbiantoro, SH, MH, didampingi hakim anggota Rizal Abdurrahman, SH, MH, dan Prayogo Kurnia, SH.
Maniap Kogoya didampingi empat kuasa hukum dari Kantor Hukum Aloysius Renwarin & Partners, yakni Drs. Aloysius Renwarin, SH, MH; Dr. Yohanis Sudiman Bakti, SH, MH; Yosef Elopore, SH, MH; dan Dede G. Pagundun, SH.(Redaksi)
