JAYAPURA,Papuaterdepan.com – Pembaruan administrasi kepegawaian, inventarisasi aset negara, hingga penyelesaian program kerja menjadi perhatian Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua. Seluruh aparatur sipil negara (ASN) diminta lebih proaktif menuntaskan berbagai kewajiban tersebut untuk mendukung kinerja organisasi.
Penegasan itu disampaikan Pembimbing Masyarakat Buddha Kanwil Kemenag Papua, Sarono, saat memimpin apel pagi di halaman kantor setempat, Senin (12/10/2026).
Sarono menekankan bahwa peningkatan kinerja harus dimulai dari kedisiplinan dan kesadaran pegawai dalam menjalankan tugas. Kehadiran di kantor, menurutnya, perlu diikuti tanggung jawab dan produktivitas dalam pekerjaan.
Ia juga meminta pegawai tidak menunda pembaruan data pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN). Data yang akurat dinilai penting untuk mendukung manajemen talenta dan peluang pengembangan karier ASN.
Riwayat pendidikan, pelatihan, sertifikat kompetensi, hingga penghargaan harus tercatat dengan baik. Pegawai diminta memastikan dokumen pendukung telah tersedia dan diunggah ke sistem.
“Jangan mengabaikan data kepegawaian karena hal ini berkaitan dengan pengembangan karier masing-masing. Kita harus proaktif melengkapi data dan memastikan seluruh dokumen pendukung sudah diunggah,” tegas Sarono.
Ia turut mengingatkan pegawai agar menjaga pencapaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Konsistensi dalam memenuhi target dan meningkatkan kualitas kerja menjadi bagian penting dalam penilaian profesionalitas serta pengembangan karier.
Persoalan inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) juga menjadi salah satu fokus arahannya. Sarono meminta seluruh pengguna fasilitas dinas mendukung proses pendataan, termasuk memastikan keberadaan laptop, printer, kamera, kendaraan roda dua, dan mobil dinas.
Pegawai yang akan memasuki masa pensiun juga diminta mengembalikan aset negara sesuai prosedur yang berlaku.
“Pegawai yang masih menggunakan fasilitas dinas, seperti laptop, printer, kamera, sepeda motor, dan mobil, agar mendukung pendataan BMN sehingga seluruh aset tercatat dengan benar. Bagi pegawai yang memasuki masa pensiun, pengembalian aset hendaknya dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku,” katanya.
Dalam hal pelaksanaan program, Sarono meminta satuan kerja segera melengkapi proposal bantuan yang belum memenuhi persyaratan. Kelengkapan administrasi perlu dipercepat agar pengajuan dapat diproses sesuai mekanisme dan waktu yang ditetapkan.
Ia mengakui keterbatasan anggaran pada 2027, termasuk untuk perjalanan dinas, menjadi tantangan bagi pelaksanaan sejumlah kegiatan. Namun, kondisi tersebut tidak boleh menghambat semangat kerja maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sarono menutup arahannya dengan mendorong pegawai memperkuat koordinasi dan kolaborasi, sekaligus mempercepat pembaruan data pada berbagai sistem pendukung program.
Ia berharap seluruh ASN memiliki komitmen bersama dalam menyelesaikan tugas, menjadikan evaluasi sebagai bahan perbaikan, serta meningkatkan efektivitas pelayanan di lingkungan Kemenag Papua.(Rilis)









