Jakarta,Papuaterdepan.com– Pemerataan gizi menjadi salah satu tantangan penting dalam pembangunan Papua. Di tengah kesenjangan akses pangan yang masih dihadapi sejumlah wilayah, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memiliki peran strategis untuk mempersiapkan generasi Papua yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya saing.
Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Billy Mambrasar, menegaskan bahwa program MBG harus dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia, bukan sekadar program pembagian makanan kepada anak-anak.
Menurut Billy, pemenuhan gizi sejak usia dini menjadi fondasi penting untuk mendukung pertumbuhan, kesehatan, dan kemampuan belajar anak. Karena itu, pemerataan akses terhadap makanan bergizi perlu menjadi bagian dari upaya memperkecil kesenjangan pembangunan antara Papua dan wilayah lain di Indonesia.
“Saya melihat program ini bukan sekadar membagikan makanan gratis. Ini adalah investasi jangka panjang untuk membangun generasi Papua yang sehat, cerdas, dan mampu bersaing dengan anak-anak dari seluruh Indonesia,” ujar Billy.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu agenda pembangunan nasional.
Ketimpangan Akses Pangan Jadi Tantangan Papua
Tantangan pemenuhan gizi di Papua tergambar dari data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025 yang dikutip Billy. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan secara nasional tercatat sebesar 7,8 persen.
Sementara itu, Papua Tengah mencatat angka 32,30 persen, Papua Pegunungan 28,72 persen, dan Papua Selatan 27,51 persen.
Perbedaan tersebut menunjukkan pentingnya perhatian terhadap ketersediaan dan keterjangkauan pangan di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar.
Kondisi geografis Papua menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan dalam pelaksanaan program. Distribusi bahan pangan ke kawasan pegunungan dan pedalaman membutuhkan dukungan logistik yang memadai, sementara ketersediaan bahan pangan di setiap daerah juga tidak selalu sama.
Karena itu, perluasan MBG perlu disertai strategi yang sesuai dengan kondisi wilayah agar anak-anak yang tinggal jauh dari pusat perkotaan tetap memperoleh manfaat program.
Bagi Billy, ukuran keberhasilan MBG bukan semata-mata banyaknya fasilitas pelayanan gizi yang dibangun, melainkan sejauh mana makanan bergizi benar-benar sampai kepada anak-anak yang menjadi sasaran.
Puluhan Juta Penerima, Jangkauan Papua Terus Diperluas
Hingga akhir Agustus 2026, program MBG dilaporkan telah menjangkau sekitar 57 juta penerima manfaat secara nasional.
Di Papua, pemerintah merencanakan pengembangan 2.500 dapur pelayanan gizi, termasuk sekitar 1.400 dapur untuk menjangkau wilayah terpencil.
Pada awal Oktober 2026, sebanyak 13 dapur tambahan diluncurkan di Provinsi Papua. Sepuluh di antaranya berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
Perluasan tersebut diharapkan dapat mendekatkan pelayanan pemenuhan gizi kepada masyarakat, terutama anak-anak yang tinggal di daerah dengan akses transportasi terbatas.
Namun, pembangunan fasilitas harus berjalan seiring dengan kesiapan operasional, ketersediaan bahan pangan, pengawasan mutu makanan, dan kelancaran distribusi.
Aspek keamanan pangan juga perlu menjadi perhatian agar makanan yang diterima penerima manfaat memenuhi standar kualitas dan layak dikonsumsi.
Dengan pengawasan yang konsisten, perluasan layanan diharapkan tidak hanya meningkatkan jangkauan program, tetapi juga memastikan manfaatnya dirasakan secara nyata dan berkelanjutan.
Peluang Ekonomi bagi Petani, Nelayan, dan UMKM Papua
Selain berorientasi pada pemenuhan gizi, MBG dinilai berpotensi menciptakan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.
Kebutuhan bahan pangan untuk operasional dapur pelayanan gizi dapat membuka peluang pasar bagi petani, nelayan, peternak, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Keterlibatan pemasok lokal memungkinkan produk pangan dari masyarakat Papua memiliki akses pasar yang lebih luas. Jika dikelola dengan baik, kebutuhan bahan pangan program juga berpotensi mendorong aktivitas produksi dan distribusi di tingkat daerah.
Meski demikian, potensi tersebut membutuhkan dukungan berupa pemetaan komoditas unggulan, peningkatan kapasitas pemasok, kepastian kualitas produk, dan sistem distribusi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing dapur.
Pendekatan ini penting agar pelaksanaan MBG tidak hanya menghadirkan manfaat bagi anak-anak sebagai penerima makanan, tetapi juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif.
Dengan demikian, pemenuhan gizi dan pemberdayaan ekonomi lokal dapat berjalan beriringan dalam mendukung pembangunan Papua.
Pemerataan Manfaat Harus Menjadi Prioritas
Billy berharap pemerintah memastikan pelaksanaan MBG menjangkau seluruh wilayah Papua, mulai dari kawasan pesisir hingga pegunungan dan pedalaman.
Menurut dia, setiap anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh sehat, mengakses pendidikan, dan mengembangkan kemampuan tanpa terhambat oleh kondisi geografis tempat tinggalnya.
Karena itu, keberlanjutan program perlu ditopang oleh koordinasi yang baik, pengawasan yang memadai, serta evaluasi berkala terhadap kualitas pelayanan dan ketepatan sasaran.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa perluasan program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan, terutama di daerah yang menghadapi tantangan akses pangan.
“Anak-anak Papua berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk maju. Papua sehat, Papua cerdas, Indonesia kuat,” tegas Billy.
Menurutnya, pembangunan Papua membutuhkan investasi yang berorientasi pada manusia. Pemenuhan gizi, peningkatan kualitas pendidikan, dan penguatan layanan kesehatan merupakan bagian penting dalam menyiapkan generasi penerus yang mampu berkontribusi bagi daerah maupun Indonesia.
Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum untuk memperkuat upaya tersebut. Di Papua, keberhasilan MBG akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah memastikan pemerataan manfaat, menjaga kualitas pelayanan, dan melibatkan potensi ekonomi masyarakat setempat.
Pada akhirnya, program ini diharapkan tidak berhenti pada penyediaan makanan, tetapi turut memperkuat fondasi kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan generasi muda Papua dalam jangka panjang.(Redaksi)
