Jayapura, Papuaterdepan.com – Kelengkapan laporan keuangan dan ketepatan penggunaan anggaran menjadi perhatian Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Papua dalam memastikan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berjalan sesuai aturan.
Perhatian tersebut mengemuka dalam evaluasi penggunaan dana BOS Semester I Tahun Anggaran 2026 bagi Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen (SPKK) yang digelar Bidang Pendidikan Kristen, Kamis (1/10/2026).
Evaluasi yang berlangsung secara daring itu melibatkan kepala sekolah, operator, bendahara pengeluaran, pengelola keuangan, serta perwakilan penyelenggara Pendidikan Kristen dari berbagai wilayah di Papua. Kegiatan diikuti langsung oleh jajaran Bidang Pendidikan Kristen dari Ruang Rapat Amsal Yowei.
Kepala Bidang Pendidikan Kristen yang juga Pelaksana Harian Kepala Kanwil Kemenag Papua, Yokbed Griapon, meminta setiap satuan pendidikan memastikan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Ia menegaskan, Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) harus menjadi acuan dalam pelaksanaan program, termasuk dalam pencatatan realisasi belanja dan penyusunan laporan keuangan.
“Disiplin administrasi menjadi penting ya, RKAS dengan pembukuan realisasi di lapangan juga harus sesuai,” tegas Yokbed.
Menurutnya, pengelolaan dana yang bersumber dari APBN harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pendidikan. Karena itu, evaluasi tidak hanya berfungsi memeriksa administrasi, tetapi juga menjadi sarana menilai kesesuaian penggunaan anggaran dengan kebutuhan sekolah dan peningkatan mutu pembelajaran.
Yokbed turut mengingatkan pengelola keuangan agar tidak mengabaikan penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), pencatatan transaksi non-tunai, serta kewajiban perpajakan, mulai dari pemotongan hingga penyetoran pajak oleh bendahara.
Ketertiban dalam aspek tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan karena berkaitan dengan penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Agama.
Pada sesi teknis, Ketua Tim Seksi Pendidikan Keagamaan Kristen, Alberthine Banne, memberikan penjelasan mengenai penyusunan dokumen SPJ yang sesuai standar. Ia juga menguraikan petunjuk teknis pembayaran dana BOS tahun 2026 sebagai pedoman bagi lembaga penerima.
Selanjutnya, Ketua Tim Seksi Sistem Informasi, Iriani Pirade, membahas mekanisme realisasi dan pelaporan anggaran serta kaitannya dengan pencapaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran di lingkungan Bimbingan Masyarakat Kristen.
Adapun Ketua Tim Seksi Pendidikan PAUD dan Dasar, Rieni E. Manufandu, menyampaikan rekapitulasi SPKK yang belum menyelesaikan finalisasi laporan pertanggungjawaban dana BOS Semester I. Lembaga yang masih memiliki kewajiban tersebut diminta mempercepat penyelesaian laporan.
Evaluasi ini sekaligus menjadi langkah persiapan menghadapi penyaluran dana BOS Semester II Tahun Anggaran 2026. Seluruh satuan pendidikan diharapkan menyelesaikan kewajiban administrasi dan meningkatkan ketepatan pengelolaan keuangan agar pelaksanaan program pendidikan berjalan sesuai ketentuan.
Kanwil Kemenag Papua berharap perbaikan tata kelola anggaran dapat meminimalkan kesalahan administrasi, meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana, serta memastikan dukungan anggaran benar-benar menunjang kualitas layanan pendidikan keagamaan Kristen di Papua.(Rilis)
