Nabire,Papuaterdepan.com – Kondisi lahan, ketahanan bangunan, hingga ketersediaan material menjadi perhatian dalam pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) revitalisasi madrasah di Kabupaten Nabire, Papua. Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Papua meminta setiap pekerjaan memperhatikan standar teknis dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Perhatian tersebut mengemuka saat tim Bidang Pendidikan Islam Kanwil Kemenag Papua melakukan monitoring pelaksanaan revitalisasi madrasah di Nabire, Selasa (15/9/2026). Pemantauan ini bertujuan memastikan pembangunan berjalan sesuai perencanaan dan menghasilkan sarana pendidikan yang aman serta layak digunakan.
Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Nabire, Robert Wopairi, menegaskan bahwa pengawasan pembangunan harus mencakup seluruh bagian pekerjaan, termasuk komponen pendukung yang berpengaruh terhadap kualitas dan keberlanjutan bangunan.
Menurut dia, kesesuaian antara pekerjaan di lapangan, perencanaan teknis, dan ketentuan anggaran menjadi hal penting dalam pelaksanaan program. Kejelasan jenis pekerjaan, baik rehabilitasi maupun pembangunan baru, juga diperlukan untuk memudahkan pemeriksaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban.
Robert menekankan, pengawasan bukan sekadar mencari kekurangan, melainkan memastikan dana yang dialokasikan benar-benar menghasilkan pembangunan sesuai kebutuhan madrasah.
“Setiap pekerjaan harus dilaksanakan sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku, sehingga anggaran yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat bagi madrasah,” demikian penekanan dalam koordinasi tersebut.
## Kondisi geografis perlu diperhitungkan
Kepala Seksi Pendidikan Islam Kankemenag Nabire, H. Bahar, menyampaikan bahwa revitalisasi telah membawa perubahan terhadap kondisi sarana pendidikan pada madrasah penerima bantuan. Namun, ia mengingatkan agar bagian bangunan yang belum tertangani secara menyeluruh tetap menjadi perhatian.
Salah satu faktor yang perlu diperhitungkan adalah kondisi tanah di sekitar area rawa. Karakteristik lahan tersebut membutuhkan kajian teknis yang memadai, terutama terkait kekuatan pondasi dan ketahanan konstruksi.
“Kalau kondisi tanahnya rawa, tentu harus dikaji. Jangan sampai pembangunan dilakukan tanpa memperhitungkan kondisi tanah karena nantinya bisa berpengaruh terhadap pondasi dan bangunan,” ujar Bahar.
Selain persoalan lahan, keterbatasan pasokan material turut memengaruhi pelaksanaan pekerjaan. Sejumlah bahan bangunan harus didatangkan dari luar Nabire karena tidak tersedia di daerah tersebut.
Kondisi itu memerlukan koordinasi antara pengelola madrasah, Kankemenag Nabire, Kanwil Kemenag Papua, dan pihak terkait agar kendala teknis maupun administrasi dapat ditangani sesuai ketentuan.
## Madrasah membutuhkan dukungan pembiayaan
Dalam pertemuan tersebut, Bahar juga menyoroti perlunya dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan madrasah. Menurut dia, keterbatasan pembiayaan masih menjadi tantangan dalam pemenuhan sarana pendidikan dan peningkatan kualitas layanan pembelajaran.
Ia menilai madrasah merupakan bagian dari sistem pendidikan yang turut berperan dalam menyiapkan sumber daya manusia daerah. Karena itu, dukungan pemerintah daerah dinilai penting untuk membantu pengembangan fasilitas dan memenuhi kebutuhan pendidikan.
“Madrasah pada dasarnya juga bagian dari masyarakat dan daerah. Anak-anak yang belajar di madrasah juga merupakan bagian dari generasi daerah. Karena itu, dukungan Pemda terhadap madrasah tentu sangat penting,” ungkapnya.
Bahar menambahkan, peserta didik madrasah turut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang membawa nama daerah pada tingkat provinsi maupun nasional.
Sementara itu, koordinator tim monitoring Kanwil Kemenag Papua, Imam Rochimi, mengatakan kunjungan ke Kankemenag Nabire merupakan bagian dari koordinasi sebelum tim melakukan pemantauan di lokasi program.
Imam, yang bertugas pada tim Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Bidang Pendidikan Islam Kanwil Kemenag Papua, menjelaskan bahwa koordinasi diperlukan untuk menyampaikan tujuan monitoring dan memastikan pelaksanaannya berjalan tertib.
Melalui monitoring PHTC tersebut, Kanwil Kemenag Papua mendorong agar revitalisasi madrasah tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pekerjaan fisik, tetapi juga memperhatikan mutu konstruksi, ketepatan penggunaan anggaran, transparansi, dan akuntabilitas.
Upaya itu diharapkan dapat mendukung tersedianya fasilitas pendidikan madrasah yang layak, aman, dan mampu menunjang proses belajar mengajar di Kabupaten Nabire.(Rilis)
