Jayapura,Papuaterdepan.com – Memastikan aset negara tercatat secara akurat dan memiliki kejelasan status hukum menjadi fokus Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua melalui pelaksanaan Sensus Barang Milik Negara (BMN) Tahap II di Bidang Pendidikan Islam.
Kegiatan yang berlangsung di halaman Kanwil Kemenag Papua, Jumat (16/10/2026), dilakukan untuk mencocokkan data administrasi dengan kondisi aset secara langsung di lapangan.
Kepala Bidang Pendidikan Islam Kanwil Kemenag Papua, M. Muzakir Asso, mengatakan pendataan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengelolaan aset sekaligus memastikan barang milik negara digunakan sesuai kebutuhan dan peruntukannya.
Menurutnya, sensus mencakup pemeriksaan jumlah, lokasi, keberadaan fisik, kondisi, nilai, serta status penggunaan dan legalitas setiap aset.
“Melalui sensus BMN, kita ingin memastikan bahwa seluruh aset yang tercatat benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan, sehingga pengelolaan barang milik negara tertib dan transparan,” kata Muzakir.
Ia menjelaskan, hasil pendataan akan menjadi dasar untuk melakukan evaluasi terhadap aset yang masih layak digunakan, membutuhkan perbaikan, mengalami kerusakan, maupun perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan pengelolaan BMN.
Langkah tersebut juga dinilai penting untuk mendukung kesiapan Kanwil Kemenag Papua dalam menghadapi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Selain itu, pembaruan data aset diharapkan memperkuat implementasi program Satu Data Kemenag sehingga informasi yang tersedia dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan.
Muzakir menekankan bahwa pengelolaan BMN harus memenuhi tiga prinsip utama, yakni tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum.
Ketiganya mencakup kelengkapan dokumen pencatatan, kesesuaian kondisi barang dengan data inventaris, serta kepastian legalitas aset yang dikuasai dan digunakan instansi.
“Harapan kami, selain kondisi fisiknya diketahui secara jelas, dokumen hukumnya juga tertib,” ujarnya.
Ia menambahkan, pendataan aset pendidikan memiliki kaitan langsung dengan perencanaan kebutuhan fasilitas madrasah. Informasi yang akurat memungkinkan instansi mengetahui ketersediaan sarana dan prasarana serta menentukan kebutuhan pengadaan maupun pemeliharaan secara lebih efektif.
Muzakir juga mengingatkan seluruh satuan kerja agar tidak hanya melakukan pencatatan, tetapi turut menjaga keamanan, merawat, dan memanfaatkan aset negara secara bertanggung jawab.
Melalui Sensus BMN Tahap II pada Bidang Pendidikan Islam, Kanwil Kemenag Papua berharap pengelolaan aset semakin tertata, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendukung peningkatan pelayanan pendidikan Islam di Papua.(Rilis)









