Supiori, Papuaterdepan.com– Kantor Kementerian Agama Kabupaten Supiori memperkuat pengawasan dan penataan aset negara melalui pembentukan Tim Sensus Barang Milik Negara (BMN). Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian data administrasi dengan kondisi fisik barang sekaligus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan aset di lingkungan satuan kerja.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Supiori, Lot Benedetus H. Rumbino, memimpin langsung kegiatan tersebut dengan didampingi Yudi Irawan, Jumat (18/9/2026).
Kegiatan ini melibatkan para pejabat pengawas, pejabat pengelola barang dan jasa, serta tim pengelola keuangan. Keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan mendukung kelancaran proses pendataan dan verifikasi aset secara menyeluruh.
Lot Rumbino mengatakan, sensus BMN tidak hanya berfokus pada pencatatan barang, tetapi juga memastikan setiap aset negara terdata dengan benar dan sesuai dengan keberadaannya di lapangan.
“Pendataan dan verifikasi harus dilakukan secara cermat dan sesuai dengan kondisi barang di lapangan, sehingga data BMN yang dihasilkan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa ketepatan data menjadi salah satu aspek penting dalam pengelolaan aset pemerintah. Karena itu, setiap petugas perlu menjalankan proses inventarisasi secara teliti agar informasi yang dihimpun dapat digunakan sebagai dasar administrasi dan pengawasan barang milik negara.
Sebelum pelaksanaan sensus, peserta mendapatkan penjelasan mengenai landasan regulasi dan mekanisme pendataan BMN. Materi tersebut mencakup kebijakan Kementerian Agama RI pada tingkat Eselon I, tindak lanjut Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua pada tingkat Eselon II, serta penerapannya di Kemenag Supiori sebagai satuan kerja Eselon III.
Penjelasan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada tim mengenai tahapan kerja, alur pelaksanaan, pembagian kewenangan, serta tanggung jawab setiap pihak dalam proses sensus.
Lot Rumbino juga mengingatkan pentingnya komunikasi dan koordinasi antarpengelola aset agar proses pendataan berjalan sesuai prosedur. Koordinasi diperlukan untuk memastikan informasi yang dikumpulkan konsisten dan mampu menggambarkan kondisi riil aset yang berada dalam penguasaan satuan kerja.
Melalui kegiatan tersebut, Kemenag Supiori berharap pengelolaan BMN semakin tertib dan terukur. Data aset yang valid diharapkan dapat mendukung pelaksanaan administrasi pemerintahan, memudahkan pengawasan, serta memperkuat pertanggungjawaban penggunaan dan pemeliharaan barang milik negara.
Pembentukan tim sensus ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Kemenag Supiori dalam membangun tata kelola aset yang transparan, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.(Rilis)
