Jayapura,Papuaterdepan.com– Persoalan panjangnya masa tunggu keberangkatan dan kebutuhan embarkasi haji di Tanah Papua menjadi perhatian dalam agenda Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 Hijriah/2026 Masehi yang digelar di Asrama Haji Jayapura, Sabtu (18/7/2026).
Kegiatan yang dipimpin Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf, itu menjadi wadah bagi pemerintah daerah, penyelenggara haji, organisasi keagamaan, hingga kelompok bimbingan ibadah haji untuk menyampaikan berbagai masukan terkait pelayanan jemaah asal Papua.
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua turut hadir dalam kegiatan tersebut melalui Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam, Muslimin Yelipele, yang mewakili Kepala Kanwil Kemenag Papua, Klemens Taran.
Dalam pertemuan itu, Menteri Haji dan Umrah menegaskan bahwa pemerintah pusat tengah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem penyelenggaraan ibadah haji agar pelayanan kepada jemaah semakin berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, evaluasi yang dilakukan merupakan bagian dari proses perbaikan berkelanjutan untuk memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan haji berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel pada musim haji mendatang.
“Kami ingin mendengar langsung berbagai masukan dari daerah. Semua catatan yang disampaikan akan menjadi bahan perbaikan dalam menyusun kebijakan penyelenggaraan haji yang lebih baik ke depan,” katanya.
Salah satu isu yang mengemuka dalam forum tersebut adalah masa tunggu keberangkatan haji di Papua yang masih tergolong panjang. Selain itu, para pemangku kepentingan juga menyoroti pentingnya kehadiran embarkasi haji di Papua untuk memangkas beban perjalanan jemaah yang selama ini harus melalui daerah lain sebelum berangkat ke Tanah Suci.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Papua, Musa Narwawan, menyampaikan bahwa kebutuhan pelayanan haji di Papua terus meningkat seiring bertambahnya jumlah pendaftar setiap tahun.
Ia menilai penambahan kuota dan dukungan infrastruktur pelayanan menjadi langkah penting untuk meningkatkan kenyamanan sekaligus mempercepat akses keberangkatan jemaah.
“Kami berharap aspirasi masyarakat Papua terkait kuota dan embarkasi dapat menjadi perhatian pemerintah pusat karena akan sangat membantu peningkatan kualitas pelayanan haji di wilayah ini,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Papua juga menyatakan komitmennya untuk terus mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Melalui sambutan Gubernur Papua yang dibacakan Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Papua, Suzana Wanggai, ditegaskan bahwa pelayanan kepada jemaah harus mempertimbangkan kondisi geografis Papua yang memiliki tantangan tersendiri.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menghadirkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.
Forum evaluasi tersebut menghasilkan berbagai masukan strategis terkait penguatan layanan jemaah, peningkatan koordinasi antarlembaga, serta penyempurnaan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Hasil evaluasi itu diharapkan menjadi pijakan dalam menyusun kebijakan pelayanan haji yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Papua pada musim haji 2027.(Rilis)
