JAYAPURA, Papuaterdepan.com – Gubernur Provinsi Papua, Mathius D. Fakhiri, menegaskan kembali komitmennya untuk mewujudkan tanah Papua yang harmonis dan damai. Hal ini ia sampaikan usai mengikuti Upacara Bendera Peringatan Hari Amal Bakti (HAB) ke-80 Kementerian Agama (Kemenag) di Halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua, Sabtu (3/1/2026).
Dalam keterangannya, Mathius menekankan bahwa penguatan kerukunan umat beragama adalah fondasi utama pembangunan di Tanah Papua. Hal tersebut dapat dicapai melalui sinergi yang kuat antara Pemerintah Provinsi Papua dan Kemenag.
“Harapan saya, Kementerian Agama terus mendarmabaktikan diri untuk tugas-tugas mulia, terutama dalam mencerdaskan generasi muda melalui penguatan akhlak. Dengan benteng moral yang kuat, Papua akan melahirkan generasi emas di masa depan,” ujar Mathius dalam wawancaranya, Sabtu.
Ia juga berharap jangkauan pelayanan Kanwil Kemenag Provinsi Papua dan Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Papua dapat semakin meluas dan merata ke seluruh kabupaten.
Toleransi Warisan Leluhur
Mantan Kapolda Papua ini menyoroti bahwa toleransi di Papua bukanlah hal baru, melainkan identitas yang telah terbangun sejak lama.
“Sejak saya menjabat sebagai Kapolda Papua hingga kini sebagai Gubernur, saya melihat toleransi di Tanah Papua sangat luar biasa. Ini adalah warisan para leluhur yang harus terus kita jaga dan perkuat, bukan justru melemah karena adanya pemekaran wilayah,” tegasnya.
Menyinggung soal Harmony Award, Mathius mengingatkan bahwa penghargaan bukanlah tujuan akhir. Baginya, hal yang paling esensial adalah memastikan kerukunan dan toleransi tersebut benar-benar hidup, terjaga, dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Bukan Sekadar Jargon
Senada dengan Gubernur, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Papua, Klemens Taran, menyampaikan bahwa slogan “Papua Tanah Damai” bukanlah sekadar jargon, melainkan telah menjadi praktik dan budaya bersama.
Keberhasilan ini, menurut Klemens, tidak lepas dari peran aktif lintas elemen, khususnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), majelis agama, dan organisasi kemasyarakatan. Ia mencatat bahwa hampir tidak ada konflik di Papua yang murni berakar dari persoalan agama, berkat mitigasi cepat dari para tokoh agama.
“Terkait Harmony Award, penghargaan tersebut harus lahir dari realitas. Harmony harus nyata, dirasakan, dan dinikmati. Bukan karena hal lain, tetapi karena suasana damai itu memang hidup,” jelas Klemens.
Ke depan, Klemens menekankan pentingnya kolaborasi Kemenag dan Pemprov Papua untuk terus meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB). Sebagai langkah nyata penjagaan harmoni ini, Kanwil Kemenag Papua tengah menyiapkan surat permohonan audiensi dengan Menteri Agama RI untuk membahas langkah-langkah strategis di Tanah Papua.(Rilis)
