JAYAPURA, Papuaterdepan.com — Konsolidasi Pendidikan Dasar dan Menengah se-Tanah Papua Tahun 2026 menjadi ajang penyelarasan kebijakan lintas provinsi sekaligus ujian komitmen pemerintah dalam menjawab persoalan mutu dan pemerataan pendidikan di wilayah ini.
Forum yang mempertemukan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta berbagai pemangku kepentingan itu digelar oleh Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Papua sebagai langkah menyatukan arah program pendidikan dasar dan menengah di Papua.
Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah, Fedy Jitmau, menilai konsolidasi tersebut penting untuk memastikan kebijakan nasional dapat diterjemahkan secara konkret di daerah.
“Kegiatan ini bermanfaat untuk mempersiapkan langkah-langkah peningkatan mutu pendidikan di Tanah Papua. Harapannya tidak berhenti di sini, tetapi terus diperluas ke seluruh wilayah,” ujarnya di temui media di Jayapura, Kamis,(26/2/2026).
Fedy menegaskan, perhatian terhadap pendidikan tidak boleh terpusat di satu provinsi atau wilayah tertentu. Dengan kondisi geografis dan tantangan layanan publik yang beragam, pemerataan pendidikan dinilai menjadi pekerjaan rumah bersama.
“Keterlibatan lembaga masyarakat adat, dinas sosial, perencanaan, dan dinas pendidikan menunjukkan bahwa persoalan pendidikan tidak bisa diselesaikan satu sektor saja. Ini harus menjadi model kolaborasi bersama,” katanya.
Kepala BPMP Papua, Junus Simangunsong, menekankan bahwa perbedaan administratif antarprovinsi di Papua tidak boleh menghambat kesamaan arah kebijakan pendidikan.
“Kalau berjalan sendiri-sendiri tentu tidak maksimal. Provinsinya boleh berbeda, tetapi tujuan pendidikan harus sama,” ujarnya.
Ia menjelaskan, konsolidasi diikuti perwakilan dinas pendidikan kabupaten/kota, badan perencanaan pembangunan daerah, lembaga masyarakat adat, serta delegasi dari empat provinsi di Papua. Forum ini juga menjadi ruang untuk memetakan isu-isu strategis yang akan ditindaklanjuti melalui diskusi lanjutan.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Papua, Marhen Medlama Tabenak, mengapresiasi pelaksanaan konsolidasi tersebut. Menurut dia, penyamaan isu strategis penting agar program prioritas tidak tumpang tindih dan lebih terintegrasi.
“Kegiatan seperti ini ke depan perlu dilakukan juga di provinsi lain di Papua, tidak hanya di provinsi induk,” ujarnya.
Agenda lanjutan direncanakan digelar pekan depan di wilayah pegunungan untuk mengintegrasikan usulan program pendidikan daerah. Pemerintah daerah diminta menyampaikan usulan paling lambat 2 Maret 2026.
Konsolidasi ini diharapkan tidak sekadar menjadi forum seremonial, melainkan menghasilkan langkah terukur untuk memperkuat mutu, pemerataan, dan keadilan layanan pendidikan dasar dan menengah di seluruh Tanah Papua.(Redaksi)
