Jakarta, Papuaterdepan.com – Kementerian Agama (Kemenag) memutuskan untuk membuka kembali layanan pengajuan pendaftaran keberadaan pesantren mulai 1 Januari 2026, setelah sebelumnya diberlakukan moratorium (penghentian sementara) sejak 27 Oktober 2025.
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Amien Suyitno, mengatakan pembukaan kembali layanan ini dilakukan setelah adanya pembaruan regulasi untuk menjamin keselamatan dan kelayakan infrastruktur pesantren.
“Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Pesantren akan kembali membuka layanan pengajuan pendaftaran keberadaan pesantren di aplikasi SITREN terhitung mulai 1 Januari 2026,” ujar Amien Suyitno di sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama di Tangerang Selatan, Rabu.
Kebijakan moratorium sebelumnya diambil Kemenag sebagai respons atas insiden runtuhnya gedung Pesantren Al-Khaziny di Jawa Timur, serta masukan dari berbagai pihak terkait keamanan bangunan pesantren.
Merespons hal tersebut, Kemenag menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 9491 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2491 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran.
Wajib Sertifikat Layak Fungsi
Dalam aturan terbaru, persyaratan keselamatan bangunan menjadi fokus utama. Pesantren yang mengajukan izin operasional (Ijop) kini wajib memiliki legalitas dan perlindungan hukum atas bangunan dalam bentuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Layak Fungsi (SLF).
Selain persyaratan administratif tersebut, pesantren juga harus memiliki sarana dan prasarana yang aman, nyaman, dan memadai, dengan kriteria:
Kapasitas masjid/musala sesuai dengan jumlah santri.
Kapasitas ruang asrama sesuai dengan jumlah santri (tidak berdesakan).
Ruang belajar memiliki sirkulasi udara yang baik.
Fasilitas dapur dan MCK yang bersih dan sehat.
“Pengajuan pendaftaran tidak dapat dilakukan di luar periode waktu yang telah ditentukan,” tegas Amien.
Tiga Periode Pendaftaran
Sesuai Juknis terbaru, pengajuan pendaftaran dilakukan dalam tiga periode setiap tahunnya:
Periode I: 1 Januari – 28 Februari
Periode II: 1 Mei – 30 Juni
Periode III: 1 September – 31 Oktober
Selain syarat bangunan, syarat dasar pendirian pesantren tetap berlaku, yakni memiliki minimal 15 santri mukim, memenuhi unsur arkanul ma’had (Kiai, Santri Mukim, Asrama, Masjid/Musala, Kajian Kitab Kuning/Dirasah Islamiyah), serta berkomitmen mengembangkan nilai Islam rahmatan lil’alamin dan berlandaskan Pancasila serta NKRI.(Rilis)
