Jayapura, Papuaterdepan.com- Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar mendorong seluruh Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) di Indonesia untuk bertransformasi menjadi institusi pendidikan berkelas dunia melalui penguatan kepemimpinan rektor, kualitas dosen, dan reformasi beasiswa.
“Perguruan tinggi ini bukan milik pribadi rektor, tetapi milik negara melalui Kementerian Agama. Karena itu, pemilihan rektor harus benar-benar memperhatikan kelayakan dan kapasitas kepemimpinan,” kata Menag Nasaruddin Umar dalam rapat koordinasi daring yang diikuti jajaran Kemenag Papua dari Jayapura, Selasa (13/1).
Menag menekankan bahwa penguasaan bahasa asing, khususnya Inggris dan Arab, menjadi prasyarat utama bagi pimpinan kampus agar PTKN mampu bersaing dan menjalin kerja sama di tingkat global.
Selain kepemimpinan, Nasaruddin menyoroti pentingnya regenerasi tenaga pendidik melalui pembibitan dosen muda yang dibiayai oleh negara sejak jenjang S1 hingga S3. Ia juga mendorong keadilan alokasi beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) agar ilmu keagamaan, sosial, dan humaniora mendapatkan porsi yang setara dengan ilmu eksakta.
Di bidang akademik, Menag mengingatkan para dosen untuk aktif melakukan publikasi ilmiah secara jujur dan menghindari plagiarisme serta penyalahgunaan kecerdasan buatan (AI).
Menanggapi arahan strategis tersebut, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Provinsi Papua Klemens Taran yang turut hadir dalam pertemuan itu menyatakan kesiapannya untuk mendorong mutu pendidikan tinggi keagamaan di Bumi Cenderawasih.
Klemens secara khusus menyoroti perlunya percepatan peningkatan status perguruan tinggi keagamaan Kristen di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua.
“Kami berharap ada intervensi kebijakan agar sekolah tinggi keagamaan Kristen dapat ditingkatkan menjadi institut. Ini penting untuk menjawab kebutuhan umat dan pemerataan layanan pendidikan,” ujar Klemens dalam keterangan terpisahnya.
Kakanwil juga mengusulkan penyederhanaan birokrasi terkait peningkatan status kepangkatan dosen dan guru. Ia berharap proses tersebut tidak lagi terpusat hanya di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis), melainkan dapat didelegasikan ke direktorat teknis keagamaan masing-masing agar lebih efisien.
Melalui sinergi kebijakan dari pusat hingga ke daerah ini, Kemenag berharap lulusan PTKN, termasuk di Papua, dapat memiliki daya saing tinggi dan membawa dampak positif bagi pembangunan bangsa.(Rilis)
