Jayapura, Papuaterdepan.com – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Papua, Klemens Taran, secara resmi menutup Bimbingan Teknis (Bimtek) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) se-Papua Raya.
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, mulai Selasa (10/2/2026) hingga Kamis (12/2/2026) di Aula Hotel Horison Kotaraja, Jayapura ini, merupakan langkah strategis Kemenag Papua menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Bimtek ini diikuti oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dari 28 kabupaten dan 1 kota di Papua. Peserta juga mencakup perwakilan sekolah keagamaan negeri, seperti MAN Keerom, MAN Jayapura, MTsN Merauke, MTsN Kota Jayapura, MTsN Walesi, SMAK Negeri Keerom, hingga SMTK Negeri Kepulauan Yapen.
Dalam arahannya, Klemens Taran menegaskan bahwa keberhasilan PMPZI sangat bergantung pada komitmen dan konsistensi masing-masing satuan kerja (satker) dalam mengimplementasikan enam area perubahan reformasi birokrasi.
“Kalau kita hanya mengatakan zona integritas itu sulit, maka kita tidak akan pernah mengetahui letak kesulitannya. Karena itu, kita harus mulai. Dengan memulai, kita akan tahu apa yang kurang dan apa yang harus diperbaiki,” tegas Klemens di hadapan para peserta.
Jadikan ZI Budaya Kerja, Bukan Agenda Musiman
Klemens mengapresiasi keseriusan para peserta yang mengikuti materi hingga larut malam. Namun, ia mengingatkan bahwa pembekalan ini harus segera ditindaklanjuti dengan progres nyata di lapangan.
Ia meminta setiap satker menunjukkan perkembangan minimal setiap minggu, serta menyiapkan eviden (bukti fisik) berupa dokumentasi, Surat Keputusan (SK), dan laporan administrasi sejak awal agar tidak terburu-buru saat masa penilaian tiba.
Kakanwil juga menginstruksikan seluruh satker tingkat kabupaten/kota untuk segera membentuk tim PMPZI, meskipun dihadapkan pada keterbatasan jumlah pegawai. “Yang penting struktur terpenuhi dan ada gerakan. Jangan menunggu sempurna baru bekerja,” imbuhnya.
Optimalisasi PPPK dan Kolaborasi Lintas Sektor
Dalam hal penataan SDM, Klemens secara khusus menyoroti peran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia meminta para pimpinan satker untuk memberikan penugasan yang jelas agar potensi mereka terserap maksimal.
“PPPK adalah tenaga siap pakai. Mereka bukan orang baru di Kemenag,” ujarnya.
Ia juga mendorong perluasan jangkauan layanan melalui kolaborasi lintas sektor. Penyuluh agama dan tenaga kependidikan diharapkan dapat menjalin kerja sama aktif dengan lembaga di luar Kemenag, seperti rumah sakit, lembaga pemasyarakatan, TVRI, RRI, hingga aparat penegak hukum.
Kebut Serapan Anggaran dan Persiapan SDM DOB
Terkait tata kelola keuangan, Klemens mengingatkan seluruh satker untuk segera memproses anggaran yang tidak berstatus blokir atau pembatasan. Pelaksanaan kegiatan tidak boleh ditunda hanya karena alasan administratif yang tidak mendasar.
Perhatian khusus juga diberikan kepada kabupaten induk seperti Merauke, Nabire, Jayawijaya, Mimika, dan Kepulauan Yapen. Kabupaten-kabupaten ini dituntut menjadi motor penggerak pembangunan ZI, sekaligus mempersiapkan kelembagaan yang kuat guna mendukung pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).
Klemens turut menyinggung proses penataan struktur organisasi di wilayah Provinsi Papua Tengah yang kini memasuki tahap penyesuaian. Konsekuensi dari pembentukan struktur baru ini adalah adanya mutasi atau pemindahan tugas ASN.
“Pemindahan tugas adalah bagian dari pemerataan pengalaman dan penguatan kelembagaan. Tidak boleh ada ‘zona nyaman’ yang membuat ASN berhenti berkembang,” tegasnya.
Jaga Marwah Institusi
Menutup sambutannya, Kakanwil Kemenag Papua berpesan agar seluruh ASN senantiasa menjaga integritas, baik di dalam lingkungan kerja maupun saat membaur di tengah masyarakat.
“Kemenag dibawa melalui tangan, ucapan, dan perilaku kita. Jika ada yang mencoreng nama institusi, maka kita semua ikut terdampak. Jaga integritas dan profesionalisme,” pungkas Klemens.(Rilis)
