JAYAPURA,Papuaterdepan.com Upaya menjaga Papua tetap aman dan rukun tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat keamanan. Gereja serta para pemimpin agama dinilai memiliki peran penting dalam merawat kedamaian hingga ke tengah-tengah masyarakat.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, Klemens Taran, menyampaikan hal itu saat menghadiri pelantikan Pengurus Departemen Badan Pekerja Harian (BPH) Sinode Gereja Pentakosta di Papua (GPDP) di Gereja Jemaat GPDP Hosana Batu Putih, Jumat (7/8/2026).
Menurut Klemens, pelayanan gereja di Papua memiliki jangkauan yang luas. Para pendeta dan pemimpin jemaat tidak hanya menjalankan fungsi pembinaan iman, tetapi juga bersentuhan langsung dengan persoalan sosial masyarakat di berbagai wilayah.
Ia menilai kontribusi tersebut menjadi salah satu kekuatan penting dalam menjaga kehidupan masyarakat agar tetap hidup berdampingan secara damai.
Klemens menyampaikan bahwa Papua pada tahun ini masuk dalam jajaran 10 besar provinsi teraman dan terukun di Indonesia. Menurutnya, capaian tersebut tidak bisa dilepaskan dari kontribusi berbagai elemen masyarakat, termasuk gereja dan para hamba Tuhan.
“Sumbangsih hamba Tuhan di Papua ini sangat nyata. Selain membimbing umat agar hidup rukun dan berdampingan secara damai, hamba Tuhan di Papua juga memiliki peran krusial dalam menjaga keutuhan NKRI,” ujar Klemens.
Atas dasar itu, ia berharap pengurus GPDP yang baru dilantik dapat memperkuat pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan umat. Jabatan yang diberikan kepada pengurus, kata Klemens, harus dipahami sebagai tanggung jawab untuk melayani, bukan sekadar kedudukan dalam struktur organisasi.
“Pelantikan hari ini bukan sekadar seremoni organisasi, melainkan peneguhan panggilan pelayanan setiap pengurus yang menerima amanat untuk melayani dengan integritas, kerendahan hati, keteladanan, serta semangat pengabdian kepada Tuhan dan sesama,” katanya.
Klemens juga menekankan pentingnya membangun komunikasi dan kerja sama antara lembaga keagamaan, pemerintah, dan masyarakat. Sinergi tersebut diperlukan agar pelayanan keagamaan sekaligus dapat memberi kontribusi terhadap pembangunan dan kehidupan sosial di Papua.
Ia menegaskan GPDP selama ini merupakan salah satu mitra strategis Kementerian Agama dan hubungan tersebut diharapkan terus diperkuat.
Di sisi lain, Klemens menyampaikan perkembangan penataan kelembagaan Kemenag di wilayah Papua. Saat ini Kanwil Kemenag Papua masih mengampu pelayanan pada empat provinsi, yakni Papua, Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan.
Sementara itu, struktur organisasi Kanwil Kemenag Provinsi Papua Tengah telah mendapatkan persetujuan dari KemenPAN-RB. Tahapan berikutnya adalah pengisian struktur tersebut dengan sumber daya manusia terbaik dari Papua.
Ketua Umum Sinode GPDP Robert R. Marini mengatakan pengurus departemen yang baru dilantik memiliki tugas strategis untuk menggerakkan pelayanan Sinode hingga ke tingkat klasis dan jemaat.
Tantangan pelayanan gereja, menurut Robert, semakin kompleks seiring perubahan zaman. Gereja harus mampu merespons perkembangan digital, perubahan sosial, persoalan ekonomi, serta meningkatnya tantangan terhadap kehidupan umat.
“Namun dengan penyertaan Roh Kudus dan sinergi bersama Kemenag serta pemerintah, kita akan terus melayani, menjaga alam Papua, dan menjadi terang di Bumi Cenderawasih,” ujar Robert.
Pelantikan pengurus tersebut diawali ibadah dan pembacaan naskah pelantikan oleh Sekretaris Umum GPDP. Kegiatan dihadiri Ketua Umum Sinode GPDP, jajaran BPH Sinode, pimpinan klasis, serta ratusan gembala jemaat yang mengikuti kegiatan secara langsung maupun daring dari sejumlah wilayah Papua Raya hingga luar Papua.(Rilis)
