Jayapura,Papuaterdepan.com – Penguatan organisasi Kementerian Agama di tiga daerah otonomi baru (DOB) di Tanah Papua menjadi salah satu agenda yang terus diperjuangkan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua. Hingga September 2026, struktur Kanwil Kemenag Papua Tengah telah ditetapkan, tetapi belum terisi, sedangkan penataan kelembagaan di Papua Selatan dan Papua Pegunungan masih menunggu tindak lanjut.
Kepala Kanwil Kemenag Papua Klemens Taran mengungkapkan hal tersebut setelah mengikuti pertemuan koordinasi pimpinan Kemenag bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar secara daring, Selasa (15/9/2026).
Menurut Klemens, penataan kelembagaan di tiga DOB merupakan kebutuhan strategis untuk mendukung penyelenggaraan layanan keagamaan dan pendidikan di wilayah yang terus berkembang.
Ia menjelaskan, struktur Kanwil Kemenag Papua Tengah telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2026. Namun, pengisian struktur tersebut belum terealisasi. Sementara itu, pihaknya masih memperjuangkan pembentukan struktur kelembagaan Kemenag di Papua Selatan dan Papua Pegunungan.
“Kita bersyukur karena tahun ini melalui KMA Nomor 4 Tahun 2026, struktur Kantor Wilayah di Provinsi Papua Tengah sudah turun. Hanya saja, sampai sekarang belum diisi. Kita masih terus berjuang untuk struktur di Papua Selatan dan Papua Pegunungan,” ujar Klemens.
Ia berharap proses penataan tersebut mendapat tindak lanjut sehingga organisasi Kemenag di ketiga provinsi dapat menjalankan tugas dan fungsi pelayanan secara lebih efektif.
### Evaluasi kinerja birokrasi
Selain membahas penataan organisasi daerah, pertemuan yang dikemas dalam *Breakfast Meeting* itu menyoroti evaluasi reformasi birokrasi, pengembangan karier aparatur sipil negara (ASN), pengelolaan aset negara, dan penguatan integritas pegawai.
Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta seluruh jajaran tidak hanya mempertahankan capaian positif yang diperoleh institusi, tetapi juga membenahi persoalan internal yang masih menghambat kinerja organisasi.
Dalam arahannya, Menag menyoroti penurunan nilai reformasi birokrasi Kemenag dari 85,83 pada 2024 menjadi 77,47 pada 2025. Ia juga menyampaikan proyeksi penurunan lebih lanjut yang perlu menjadi bahan evaluasi bersama.
Menag meminta pimpinan di setiap tingkatan memperkuat koordinasi dengan staf, mengevaluasi pekerjaan secara berkala, serta mempercepat penyelesaian pengaduan masyarakat dan persoalan hukum yang belum tuntas.
Menurutnya, setiap surat dan pengaduan yang masuk harus ditangani secara proporsional. Koordinasi dengan kementerian atau lembaga lain juga perlu dikawal hingga terdapat kejelasan tindak lanjut.
### Karier ASN berbasis kompetensi
Klemens mengatakan, penerapan manajemen talenta menjadi agenda penting lainnya dalam pembenahan organisasi Kemenag. Sistem tersebut diharapkan menjadi dasar pengembangan karier ASN berdasarkan data dan kompetensi, bukan semata-mata pertimbangan administratif.
“Pak Menteri berkomitmen dan melalui Pak Sekjen meminta Karo SDM segera melakukan manajemen talenta di lingkungan Kementerian Agama. Dengan begitu, prinsip ‘datamu adalah karirmu’ menjadi tolok ukur dalam seluruh pengembangan karier setiap ASN, baik di tingkat pusat maupun daerah,” katanya.
Bagi Klemens, penerapan sistem manajemen talenta juga relevan dengan kebutuhan penataan organisasi di Papua. Ketersediaan data pegawai dan pemetaan kompetensi diperlukan untuk mendukung pengelolaan sumber daya manusia sesuai kebutuhan organisasi.
### Data aset negara ditertibkan
Pertemuan tersebut juga membahas sensus Barang Milik Negara (BMN) untuk memastikan kesesuaian antara pencatatan administrasi dan keberadaan fisik aset.
Klemens menyebutkan, sensus BMN di lingkungan Kanwil Kemenag Papua telah dimulai sejak 1 September 2026. Proses ini mencakup wilayah kerja yang terdiri atas 28 kabupaten dan satu kota.
Ia menilai, luasnya cakupan wilayah membuat sinkronisasi data menjadi penting. Aset yang secara fisik berada di kabupaten tertentu, misalnya, perlu memiliki pencatatan administrasi yang sesuai agar pelaporan dan pengelolaannya lebih tertib.
“Tidak hanya misalnya data administrasinya ada di kantor wilayah, sementara data fisiknya ada di kabupaten tertentu. Kita berharap dengan sensus ini, kalau BMN-nya ada di kabupaten, kemudian data administrasinya ada di kantor wilayah, data itu bisa ditransfer ke kabupaten yang bersangkutan,” jelasnya.
Pembenahan tersebut diharapkan memperkuat akurasi data aset sekaligus memudahkan pertanggungjawaban pengelolaan BMN pada setiap satuan kerja.
### Integritas menjadi perhatian utama
Dalam arahannya, Nasaruddin Umar turut mengingatkan seluruh jajaran agar menjauhi korupsi, penyalahgunaan jabatan, serta praktik yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan nilai-nilai agama.
Menag juga mendorong penguatan layanan keagamaan bagi warga negara Indonesia di luar negeri serta koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendukung fasilitas pelayanan, termasuk Kantor Urusan Agama.
Klemens mengatakan, berbagai arahan tersebut akan menjadi bahan tindak lanjut di lingkungan Kanwil Kemenag Papua, terutama terkait reformasi birokrasi, pengembangan kompetensi ASN, penataan kelembagaan pada tiga DOB, dan tertib administrasi aset negara.
Ia berharap tindak lanjut yang terencana dapat memperkuat organisasi Kemenag sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan dan pendidikan bagi masyarakat di Tanah Papua.(Rilis)
