JAYAPURA,Papuaterdepan.com — Persiapan masa pensiun dan pemahaman terhadap hak kepegawaian menjadi fokus kerja sama yang dibangun Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Papua bersama PT TASPEN (Persero) Cabang Jayapura.
Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan Kepala Kanwil Kemenag Papua, Klemens Taran, dengan Kepala TASPEN Cabang Jayapura, Theofilus Amfotis, di ruang kerja Kakanwil, Selasa (27/10/2026).
Pertemuan itu membahas rencana sosialisasi program TASPEN kepada ASN di lingkungan Kemenag Papua. Kegiatan tersebut direncanakan menjangkau PPPK dan pegawai lainnya, termasuk satuan kerja di 28 kabupaten dan satu kota.
Klemens mengatakan, sosialisasi diperlukan agar pegawai memahami hak, kewajiban, serta manfaat yang dapat diperoleh sebagai peserta TASPEN. Pengetahuan tersebut diharapkan membantu ASN merencanakan masa depan, terutama saat memasuki masa pensiun.
“ Sosialisasi ini akan dilanjutkan pada Kamis dengan melibatkan tidak hanya PPPK, tetapi juga ASN lainnya di lingkungan Kanwil Kemenag Papua, termasuk satuan kerja di 28 kabupaten dan satu kota,” jelas Klemens.
Selain program pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT), pertemuan turut membahas kemungkinan penambahan saldo THT atau *top-up* serta produk lain yang mendukung kesejahteraan pegawai setelah tidak lagi aktif bekerja.
Klemens berharap, agenda lanjutan tersebut dapat membuka jalan bagi penandatanganan nota kesepahaman atau MoU antara Kementerian Agama dan PT TASPEN. Dengan adanya kerja sama formal, koordinasi dan pelayanan kepada ASN diharapkan semakin optimal.
Sementara itu, Theofilus Amfotis menyebut kunjungan tersebut sebagai langkah membangun komunikasi dan koordinasi dengan Kanwil Kemenag Papua. TASPEN, kata dia, ingin memastikan peserta memperoleh informasi yang mudah dipahami mengenai program dan layanan yang tersedia.
Theofilus menjelaskan, PNS mengikuti empat program utama TASPEN, yakni program pensiun, THT, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM).
Ia menegaskan, manfaat bagi peserta maupun ahli waris diberikan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Karena itu, peserta perlu memenuhi kewajiban iuran dan menjaga keakuratan data kepesertaan.
“Data peserta harus selalu diperbarui dan valid di TASPEN. Dengan begitu, ketika peserta mengalami peristiwa yang menjadi dasar pengajuan manfaat, haknya dapat diproses lebih cepat dan disalurkan kepada peserta atau ahli waris sesuai ketentuan,” ujarnya.
Melalui koordinasi tersebut, kedua pihak berharap pemahaman ASN terhadap layanan TASPEN semakin meningkat. Sosialisasi yang berkelanjutan juga diharapkan membantu pegawai mempersiapkan masa pensiun secara lebih matang dan mendukung kesejahteraan pada hari tua.(Rilis)
