Jayapura,Papuaterdepan.com– Dialog lintas agama dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat perdamaian di Tanah Papua, terutama dalam merespons berbagai persoalan kemanusiaan yang membutuhkan kepedulian dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Pesan tersebut mengemuka dalam Dialog Perdamaian bertema *“Menakar Peran dan Respons Umat Beragama terhadap Dinamika Kemanusiaan di Tanah Papua”* yang diselenggarakan Pengurus Pusat Majelis Muslim Papua (MMP) bersama Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP) di Hotel Horison Kotaraja, Jayapura, Kamis (17/9/2026).
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua yang diwakili Pembimbing Masyarakat Buddha, Sarono, turut menghadiri kegiatan yang mempertemukan sejumlah tokoh agama dan akademisi tersebut.
Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Sosial, Seni, dan Budaya MMP Pusat, La Mochtar Unu, mengatakan keberagaman suku, agama, budaya, dan latar belakang sosial merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Papua yang harus dirawat bersama.
Menurutnya, perbedaan tidak seharusnya menjadi sumber pertentangan, melainkan kekuatan untuk membangun solidaritas dan kehidupan sosial yang harmonis.
“Perbedaan itu abadi dan akan selalu ada. Karena itu, kita harus saling menjaga, menghargai, dan membantu satu dengan yang lainnya. Hargai perbedaan, berdamai dengan diri sendiri, damai dengan semua, dan damai dengan semesta,” ujarnya.
Ia menilai nilai-nilai kearifan lokal Papua, termasuk filosofi *satu tungku tiga batu*, dapat menjadi landasan dalam memperkuat hubungan antarumat beragama.
Nilai tersebut, kata dia, tercermin dalam kehidupan masyarakat yang saling membantu, mulai dari pembangunan rumah ibadah, menjaga keamanan saat perayaan hari besar keagamaan, hingga membangun kerja sama dalam berbagai kegiatan sosial.
La Mochtar juga mengingatkan bahwa persoalan kemanusiaan harus menjadi perhatian bersama tanpa dibatasi kepentingan politik, ekonomi, ideologi, maupun kekuasaan.
Menurutnya, kepedulian terhadap masyarakat yang mengalami penderitaan merupakan tanggung jawab moral seluruh umat beragama. Karena itu, diperlukan kesamaan pandangan untuk menghentikan kekerasan dan memperkuat upaya perdamaian.
“Kalau ada manusia yang menderita dan membutuhkan bantuan, kita harus hadir. Kita harus memiliki frekuensi yang sama bahwa kekerasan harus dihentikan dan perdamaian harus ditempatkan di atas segalanya,” katanya.
## Dialog harus membuka ruang saling mendengar
Akademisi Universitas Cenderawasih, Bernarda Meteray, dalam kesempatan yang sama mengajak peserta memahami dinamika Papua melalui pendekatan sejarah, konflik, demokrasi, dan dialog.
Ia berpandangan bahwa pemahaman sejarah diperlukan agar berbagai persoalan yang berkembang di Papua dapat dilihat secara lebih menyeluruh, dengan mempertimbangkan latar belakang dan pengalaman masyarakat.
Bernarda juga menekankan bahwa dialog tidak cukup dilakukan sebatas pertemuan formal atau kunjungan. Dialog perlu menjadi proses komunikasi yang memberikan ruang bagi berbagai pihak untuk menyampaikan pandangan, mendengarkan pengalaman satu sama lain, serta mencari solusi bersama.
“Perdamaian tidak bisa dipertahankan dengan kekerasan. Perdamaian hanya bisa dicapai melalui pemahaman. Karena itu, kita perlu membuka hati, membangun komunikasi, dan mengurangi masalah, bukan menambah masalah,” ujarnya.
Pandangan tersebut menegaskan pentingnya membangun komunikasi yang terbuka agar perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi persoalan yang semakin sulit diselesaikan.
## Pembangunan Papua harus mengutamakan martabat manusia
Sementara itu, Pastor Yanuarius Puduwiyai Apkulo Dou yang mewakili Uskup Jayapura menegaskan bahwa manusia harus menjadi pusat dari setiap agenda pembangunan di Papua.
Ia mengatakan keberhasilan pembangunan tidak semestinya hanya diukur dari tersedianya infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan gedung, maupun besarnya investasi serta pertumbuhan ekonomi.
Lebih dari itu, pembangunan perlu memastikan masyarakat merasa aman, memperoleh penghormatan terhadap martabatnya, mendapatkan pengakuan atas identitas budaya, dan memiliki harapan terhadap masa depan.
“Manusia Papua bukan hambatan bagi pembangunan, melainkan manusia Papua adalah tujuan pembangunan,” tegasnya.
Menurut Pastor Yanuarius, prinsip kemanusiaan harus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan, keamanan, investasi, maupun penyelesaian konflik.
Ia mengingatkan bahwa kepentingan pembangunan tidak boleh mengabaikan keselamatan dan martabat manusia. Demikian pula, konflik tidak boleh membuat penderitaan masyarakat dianggap sebagai sesuatu yang dapat diterima.
Karena itu, ia mengajak para pemimpin agama untuk terus membangun komunikasi dengan berbagai pihak, sekaligus memperluas ruang dialog bagi masyarakat yang terdampak persoalan kemanusiaan.
“Jika kita ingin menjaga Papua sebagai Tanah Damai, kita harus menyapa mereka yang sedang terluka, yang menderita, dan yang mengalami persoalan kemanusiaan. Kita memiliki tanggung jawab untuk membangun Papua sebagai Tanah Damai secara bersama-sama,” katanya.
## Umat beragama memiliki tanggung jawab menjaga perdamaian
Dialog tersebut menjadi ruang refleksi bagi tokoh lintas agama untuk memperkuat peran keagamaan dalam menjaga kerukunan, membangun solidaritas, dan merespons persoalan kemanusiaan di Tanah Papua.
Keterlibatan para tokoh agama dipandang penting karena lembaga keagamaan memiliki hubungan langsung dengan masyarakat serta dapat berkontribusi dalam membangun komunikasi, menumbuhkan kepedulian, dan mencegah berkembangnya pertentangan sosial.
Kementerian Agama juga menempatkan kerukunan umat beragama sebagai salah satu unsur penting dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis.
Dengan memperkuat dialog, menghargai keberagaman, serta menempatkan kemanusiaan sebagai kepentingan bersama, seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat berkontribusi dalam menjaga Papua sebagai Tanah Damai.(Rilis)
