JAKARTA, Papuaterdepan.com– Pemerintah pusat menegaskan keseriusannya dalam mempercepat pembangunan di Tanah Papua. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar terhadap pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Papua.
Penegasan tersebut disampaikan Mendagri usai memimpin rapat bersama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua di Jakarta, Senin (15/12/2025). Menurut Tito, komitmen Presiden tidak hanya bersifat kebijakan, tetapi juga diwujudkan melalui keterlibatan langsung dalam memberikan arahan strategis.
“Presiden Prabowo memiliki komitmen yang sangat kuat untuk mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Papua,” kata Tito.
Ia mengungkapkan, Presiden Prabowo dijadwalkan memberikan pengarahan langsung kepada kementerian dan lembaga, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, serta seluruh kepala daerah se-Tanah Papua pada Selasa (16/12/2025) di Istana Negara. Arahan tersebut akan menjadi pijakan bersama dalam memperkuat langkah percepatan pembangunan Papua.
Sementara itu, Anggota Komite Eksekutif Percepatan Papua, Paulus Waterpauw, menegaskan bahwa keberadaan komite memiliki peran penting sebagai simpul koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Komite bertugas memastikan berbagai program pembangunan berjalan selaras dan tidak tumpang tindih.
“Komite ini tidak bersifat operasional. Peran kami adalah melakukan sinkronisasi, harmonisasi, serta pengawasan dan evaluasi terhadap program-program kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Papua,” ujar Paulus usai rapat koordinasi yang dipimpin Mendagri di Kemendagri.
Menurutnya, selama ini masih terdapat sejumlah program pembangunan yang berjalan sendiri-sendiri. Karena itu, komite hadir sebagai jembatan agar seluruh kebijakan dan kegiatan pembangunan dapat terintegrasi dan saling memperkuat.
“Kehadiran komite sangat penting agar program pusat dan daerah dapat berjalan searah dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Papua,” katanya.
Paulus menambahkan, komite juga berperan memahami aspirasi dan kebutuhan pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota. Aspirasi tersebut kemudian diselaraskan dengan kebijakan nasional agar pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Di bidang perekonomian dan investasi, Paulus menyoroti tantangan ekonomi Papua yang masih dihadapkan pada keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Ia menilai, peningkatan investasi menjadi salah satu kunci utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pembangunan.
“Kami ingin menghubungkan semua pihak agar Papua mendapatkan peluang investasi yang lebih luas. Dengan investasi yang berkelanjutan, pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.
