JAKARTA,Papuaterdepan.com – Kementerian Agama (Kemenag) mencatat sejumlah capaian dalam dua tahun pelaksanaan pemerintahan melalui berbagai program yang menyasar sektor pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, Kemenag mengambil peran dalam mendukung sejumlah agenda Asta Cita, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan, penguatan sumber daya manusia, pembangunan dari desa, serta pemerataan kesejahteraan.
Menurut dia, keberhasilan program pemerintah tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Salah satu sektor yang mendapat perhatian adalah pendidikan. Pada 2025–2026, Program Indonesia Pintar (PIP) telah menjangkau 5.216.294 peserta didik madrasah serta siswa pendidikan keagamaan Kristen dan Katolik, Hindu, dengan dukungan anggaran mencapai Rp4,07 triliun.
Sementara itu, program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah memberikan bantuan kepada 289.255 mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Islam dan perguruan tinggi keagamaan lainnya. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp3,032 triliun.
Kemenag juga mengembangkan akses pendidikan tinggi melalui program Beasiswa Indonesia Bangkit yang bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Sepanjang 2024–2025, program tersebut telah memberikan beasiswa kepada 3.659 penerima dengan nilai pendanaan Rp1,377 triliun.
Di bidang peningkatan kompetensi tenaga pendidik, pemerintah turut memperluas pemberian tunjangan profesi guru. Pada 2025, sebanyak 452.796 guru menerima tunjangan dengan anggaran Rp19,148 triliun. Jumlah penerima meningkat menjadi 671.704 guru pada 2026, dengan alokasi Rp25,996 triliun.
Program peningkatan kualitas hidup masyarakat juga dilakukan melalui keterlibatan Kemenag dalam Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Program MBG tercatat menjangkau 6.335.217 peserta didik dan santri, sedangkan layanan CKG telah dimanfaatkan oleh 3.209.783 orang.
Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i menekankan pentingnya menjaga kualitas pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, pemenuhan gizi dan layanan kesehatan harus didukung pendataan yang akurat, termasuk bagi kalangan santri dan lembaga pendidikan keagamaan.
Penguatan kelembagaan pesantren juga menjadi bagian dari perhatian Kemenag. Pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren diarahkan untuk memperkuat peran pesantren, tidak hanya sebagai lembaga pendidikan dan dakwah, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan masyarakat.
Di luar pendidikan dan kesehatan, Kemenag turut mendorong penguatan ekonomi umat melalui optimalisasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin menyampaikan, pengelolaan dana zakat dan dana sosial keagamaan lainnya mencapai Rp44,698 triliun. Selain itu, aset wakaf uang tercatat sebesar Rp4,7 triliun dengan penerima manfaat sekitar 750 ribu orang.
Program pemberdayaan ekonomi juga dijalankan melalui 267 Kampung Zakat, 287 titik pemberdayaan ekonomi umat di Kantor Urusan Agama (KUA), serta 25 Kota Wakaf. Pada 2025–2026, program pemberdayaan tersebut telah menjangkau 2.141 penerima manfaat.
Kemenag juga menyalurkan dukungan bagi pengelolaan dana sosial keagamaan lintas agama. Bantuan tersebut antara lain Rp6,16 miliar melalui Yayasan Kasih Persaudaraan Bangsa untuk komunitas Kristen, Rp3,17 miliar melalui Badan Dharma Dana Nasional bagi umat Hindu, serta Rp11 miliar melalui Dana Paramita bagi umat Buddha.
Pada aspek kerukunan, capaian Kemenag terlihat dari peningkatan indeks kerukunan umat beragama. Indeks tersebut naik dari 76,47 pada 2024 menjadi 77,89 pada 2025, melampaui target RPJMN 2025 sebesar 76,77.
Sementara itu, Kabakom Syahganda Nainggolan mengapresiasi kontribusi Kemenag dalam menjaga persatuan nasional dan memperkuat pembangunan sumber daya manusia. Ia menilai pendidikan, beasiswa, serta penguatan integritas aparatur merupakan bagian penting dalam membangun bangsa.
Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan capaian program kepada publik. Transparansi laporan kinerja dan masukan dari media dinilai diperlukan agar pelaksanaan kebijakan pemerintah dapat terus dievaluasi dan ditingkatkan.
Berbagai capaian tersebut menjadi bagian dari upaya Kemenag memastikan program pembangunan menjangkau masyarakat lintas agama, wilayah, dan kelompok sosial. Pemerintah diharapkan terus memperkuat kualitas layanan agar manfaat pembangunan semakin dirasakan oleh umat.(Rilis)
