SARMI,Papuaterdepan.com — Penguatan ketahanan pangan di Tanah Papua dinilai perlu dimulai dari tingkat kampung dengan mendorong masyarakat adat mengelola potensi pertanian dan membangun lumbung pangan secara mandiri.
Gagasan tersebut disampaikan Ondoafi Kampung Bagaiserwar, Kaleb Sawen, dalam Diskusi Adat Ketahanan Pangan Berbasis Lumbung Desa yang digelar di Kampung Bagaiserwar 2, Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi, Selasa (22/9/2026).
Kegiatan yang digelar bertepatan dengan momentum Hari Tani Nasional itu menjadi ruang bagi masyarakat untuk membahas pentingnya pengelolaan pangan berbasis potensi lokal sekaligus memperkuat keterlibatan masyarakat adat dalam pembangunan sektor pertanian.
Kaleb mengatakan kampung memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Karena itu, pengelolaan lahan dan sumber daya lokal perlu diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga membangun cadangan pangan masyarakat.
“Konsep lumbung desa dapat menjadi salah satu upaya untuk memperkuat kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan sekaligus menjaga nilai-nilai dan kearifan lokal,” ujarnya.
Menurut dia, keberadaan lumbung pangan di kampung dapat diperkuat melalui berbagai kegiatan, mulai dari pemanfaatan lahan, pengembangan tanaman pangan, penguatan kelompok tani hingga peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengelola hasil pertanian.
Ia menilai masyarakat adat memiliki posisi penting dalam upaya tersebut karena memiliki pengetahuan lokal dan hubungan yang erat dengan wilayah serta sumber daya alam di sekitarnya.
Dalam diskusi itu, Kaleb juga menyampaikan dukungan terhadap Program Strategis Nasional (PSN) Food Estate di Kabupaten Merauke.
Ia berharap pengembangan kawasan pangan tersebut dapat membuka ruang partisipasi masyarakat Papua, terutama dalam pengembangan sektor pertanian dan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pangan.
“Kami mendukung upaya pembangunan ketahanan pangan, tetapi masyarakat lokal juga harus diberikan ruang untuk terlibat dan mendapatkan manfaat dari pembangunan tersebut,” katanya.
Kaleb menekankan pembangunan sektor pangan di Papua perlu berjalan dengan memperhatikan keberadaan masyarakat adat dan hak ulayat. Menurutnya, komunikasi dengan pemilik hak ulayat serta pelibatan masyarakat setempat menjadi bagian penting dalam setiap proses pembangunan.
“Saya berharap pembangunan ketahanan pangan tetap memperhatikan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat, melibatkan masyarakat setempat, serta mengedepankan komunikasi dan musyawarah dengan para pemilik hak ulayat,” ujarnya.
Ia mengatakan pembangunan pangan tidak cukup hanya mengandalkan program berskala besar. Ketahanan pangan juga perlu dibangun dari bawah dengan menghidupkan kembali semangat bercocok tanam dan gotong royong di tingkat kampung.
Karena itu, masyarakat adat Sarmi didorong mengambil peran sebagai pelaku pembangunan, bukan hanya sebagai penerima manfaat.
“Mari kita jadikan momentum Hari Tani Nasional sebagai kesempatan untuk memperkuat semangat gotong royong masyarakat adat dalam mewujudkan ketahanan pangan. Dengan menjaga pangan, kita menjaga kehidupan masyarakat; dengan memperkuat lumbung desa, kita memperkuat kemandirian kampung,” tuturnya.
Sementara itu, kegiatan di Kampung Bagaiserwar juga diisi penyuluhan pertanian oleh Dinas Pertanian Kabupaten Sarmi. Materi penyuluhan diarahkan untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan pertanian yang berkelanjutan dan dapat dikembangkan sesuai kondisi wilayah.
Panitia turut membagikan bantuan bibit tanaman dan paket sembako kepada masyarakat yang mengikuti kegiatan.
Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya memahami pentingnya ketahanan pangan, tetapi juga mulai mengembangkan langkah nyata untuk memperkuat ketersediaan pangan dari lingkungan keluarga hingga tingkat kampung(Redaksi)
