JAYAPURA,Papuaterdepan.com – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Provinsi Papua, Klemens Taran, menghadiri seremoni pembukaan Syiar Halal Fair Pakai QRIS (SHAFAR) 2026. Acara yang diinisiasi oleh Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Papua ini berlangsung pada Jumat hingga Sabtu (20–21/2/2026) di Aula Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Provinsi Papua, Kota Jayapura.
Klemens hadir didampingi jajarannya, termasuk Plt. Kepala Bidang Pendidikan Islam, Tri Susi Hemawati, serta Pembimbing Zakat dan Wakaf Kanwil Kemenag Papua, Rita Wahyuningsih.
Kehadiran jajaran Kemenag ini merupakan wujud komitmen dalam memperkuat ekosistem halal sekaligus mendukung peran strategis lembaga dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) di Tanah Papua.
BI Papua: Digitalisasi Transaksi Terus Menguat
Kepala Perwakilan BI Provinsi Papua, Warsono, dalam sambutannya menyoroti besarnya potensi Indonesia dalam peta ekonomi dan keuangan syariah global.
“Ekonomi dan keuangan syariah terus menunjukkan perkembangan positif. Hal ini harus didukung dengan penguatan ekosistem halal dan digitalisasi sistem pembayaran, termasuk melalui QRIS,” ujar Warsono.
Ia memaparkan, penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di wilayah Papua mencatatkan peningkatan tajam sepanjang 2025, baik dari segi volume transaksi maupun penambahan jumlah merchant. Menjelang bulan suci Ramadhan, pemanfaatan QRIS diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam menyalurkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Ziswaf) secara non-tunai di masjid maupun lembaga keagamaan lainnya.
Momentum Transformasi Ekonomi Daerah
Mewakili Gubernur Papua, Asisten Bidang Perekonomian dan Perencanaan Setda Papua, M.B. Setiyo Wahyudi, memberikan apresiasi atas sinergi antara BI, Kemenag, dan berbagai pihak dalam penyelenggaraan SHAFAR 2026.
Menurutnya, perhelatan ini menjadi momentum strategis untuk menggerakkan roda ekonomi menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.
“Pertumbuhan ekonomi Papua menunjukkan tren positif, didorong oleh konsumsi rumah tangga dan sektor perdagangan. Karena itu, stabilitas harga, ketersediaan produk halal, serta kelancaran sistem transaksi menjadi faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat,” papar Setiyo.
Ia juga menegaskan komitmen Pemprov Papua dalam mewujudkan elektronifikasi transaksi daerah sebagai upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan.
Kemenag: Halal Bukan Sekadar Label Administratif
Dalam sesi gelar wicara (talkshow) bertajuk “Membangun Ekosistem Halal melalui Literasi dan Sertifikasi Halal”, Rita Wahyuningsih menegaskan peran edukatif Kemenag meski kewenangan penerbitan sertifikat kini berada di bawah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
“Kemenag tetap berperan melalui fungsi edukasi, pendampingan, koordinasi, pemantauan, serta pelaporan penyelenggaraan jaminan produk halal di daerah,” jelas Rita.
Ia menekankan bahwa konsep halal dalam Islam sangat erat kaitannya dengan prinsip thayyib (baik, aman, dan berkualitas). Oleh karena itu, Kanwil Kemenag Papua terus mendorong agar pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pesantren, hingga sektor kuliner dan perikanan segera mengurus sertifikasi halal.
“Halal harus menjadi budaya usaha, bukan sekadar kewajiban. Dengan sertifikasi halal dan dukungan digitalisasi transaksi, produk Papua dapat naik kelas dan berdaya saing,” tegasnya.
Sebagai informasi, ajang SHAFAR 2026 ini turut dihadiri oleh lintas sektoral yang masif. Mulai dari Kepolisian Daerah Papua, Rektor Universitas Cenderawasih, BBPOM Jayapura, Majelis Ulama Indonesia (MUI), jajaran pimpinan puluhan bank daerah dan nasional, lembaga amil zakat (Baznas, LAZ), ormas Islam (NU, Muhammadiyah), hingga perwakilan pondok pesantren di wilayah Papua. Sinergi ini diharapkan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif di timur Indonesia.(Rilis)
