Jayapura, Papuaterdepan.com- Polemik yang mengiringi penayangan film dokumenter Pesta Babi di Papua terus memunculkan beragam tanggapan dari berbagai kalangan. Di tengah perdebatan yang berkembang, Sekretaris Umum Sinode Kingmi Seluruh Indonesia, Pendeta Yonas Wenda, mengajak masyarakat untuk menyikapi persoalan tersebut secara arif dan tidak menjadikan rumah ibadah sebagai ruang yang dapat memicu perpecahan.
Menurut Yonas, setiap karya yang lahir di ruang publik, termasuk film dokumenter, merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin dalam kehidupan demokrasi. Karena itu, ia menghargai keberadaan film tersebut beserta berbagai respons yang muncul di tengah masyarakat. Film Pesta Babi sendiri menjadi perbincangan luas setelah diputar di sejumlah daerah dan mengangkat berbagai isu terkait pembangunan di Papua.
Meski demikian, Yonas menilai lokasi pemutaran film juga perlu menjadi perhatian. Ia menegaskan bahwa gereja memiliki fungsi utama sebagai tempat membangun iman, memperkuat persaudaraan, dan menghadirkan pesan-pesan perdamaian bagi umat.
“Gereja adalah rumah Tuhan yang harus menjadi tempat membangun kasih, pengharapan, dan persatuan. Karena itu, gereja sebaiknya tidak menjadi ruang yang dapat memunculkan kemarahan atau memperdalam perbedaan pandangan di tengah masyarakat,” ujarnya di Jayapura, Kamis (4/6/2026).
Ia mengatakan bahwa para pemimpin gereja memiliki tanggung jawab moral untuk membimbing umat agar mampu melihat berbagai persoalan secara utuh dan tidak terjebak pada sikap saling menyalahkan.
Menurutnya, ajaran Kristen mengedepankan kasih, pengampunan, dan dialog sebagai jalan untuk menyelesaikan perbedaan. Oleh karena itu, setiap persoalan sosial maupun politik yang berkembang di Papua perlu disikapi dengan kepala dingin dan semangat membangun kebersamaan.
Lebih lanjut, Yonas mengajak masyarakat Papua untuk tetap berpikir positif terhadap berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah. Ia menilai tujuan utama dari kebijakan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun dalam pelaksanaannya tetap diperlukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan.
“Pemerintah tentu bekerja untuk kepentingan masyarakat. Jika ada kekurangan, mari disampaikan melalui cara-cara yang baik sehingga bisa menjadi bahan evaluasi bersama,” katanya.
Yonas juga mendorong pemerintah dan aparat keamanan untuk terus mengedepankan pendekatan dialog dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Papua. Menurut dia, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memperoleh informasi secara utuh mengenai sejumlah program pemerintah, termasuk berbagai proyek pembangunan yang sedang berlangsung.
Dengan memperbanyak ruang dialog, lanjutnya, masyarakat akan memiliki kesempatan untuk memahami tujuan kebijakan pemerintah sekaligus menyampaikan aspirasi dan masukan secara terbuka.
Ia berharap seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, pemerintah, aparat keamanan, dan kelompok masyarakat sipil dapat bersama-sama menjaga suasana yang aman dan kondusif di Tanah Papua.
“Perbedaan pandangan adalah hal yang biasa dalam kehidupan demokrasi. Yang terpenting adalah bagaimana kita tetap menjaga persaudaraan, menghormati satu sama lain, dan bersama-sama membangun Papua yang damai dan sejahtera,” ujar Yonas.
Ia pun menutup pernyataannya dengan harapan agar Papua terus berada dalam suasana yang aman, damai, dan penuh kebersamaan demi masa depan generasi yang akan datang
(Redaksi)
