Jayapura, Papuaterdepan.com – Keberadaan dan kondisi aset negara di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Papua mulai diperiksa melalui pelaksanaan Sensus Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2026. Pendataan ini dilakukan untuk memastikan aset tercatat dengan benar dan dapat mendukung pelaksanaan tugas serta pelayanan kepada masyarakat.
Pelaksanaan sensus tersebut resmi dimulai pada Jumat (2/10/2026) dan dibuka oleh Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Kanwil Kemenag Papua, Yokbed Griapon.
Yokbed mengatakan, pemeriksaan aset perlu dilakukan secara menyeluruh dengan membandingkan data administrasi dan kondisi barang yang ditemukan di lapangan. Aspek yang diperiksa meliputi keberadaan, status, legalitas, kondisi fisik, hingga pemanfaatan setiap aset.
Menurutnya, pengelolaan BMN tidak cukup hanya melalui pencatatan dalam laporan keuangan. Aset negara harus dipastikan keberadaan dan penggunaannya agar memberikan manfaat bagi operasional lembaga, termasuk pelayanan keagamaan, pendidikan madrasah, dan pembinaan masyarakat.
“Pengelolaan BMN yang tertib, transparan, dan akuntabel merupakan pilar utama dalam mewujudkan good governance,” ujar Yokbed.
Ia meminta tim sensus dan seluruh pengelola aset menyajikan data berdasarkan kondisi sebenarnya. Ketelitian dinilai penting agar hasil inventarisasi dapat menjadi dasar pengambilan keputusan terkait pemeliharaan, pemanfaatan, maupun penanganan aset yang tidak lagi layak digunakan.
Yokbed juga menyoroti kondisi geografis Papua yang menjadi tantangan dalam proses pendataan. Untuk itu, koordinasi antara Kanwil Kemenag, kantor Kemenag kabupaten/kota, madrasah, dan Kantor Urusan Agama (KUA) perlu diperkuat agar pelaksanaan sensus berjalan optimal.
Pemanfaatan teknologi informasi turut didorong untuk mendukung proses pencatatan dan pelaporan sehingga data yang dihimpun lebih akurat dan mudah dipertanggungjawabkan.
Ia berharap hasil sensus dapat digunakan untuk mengidentifikasi aset yang mengalami kerusakan berat, barang yang belum dimanfaatkan secara maksimal, serta kebutuhan aset untuk mendukung kegiatan instansi pada masa mendatang.
Perhatian khusus juga diberikan terhadap kendaraan dinas milik negara. Ketua Tim Umum dan Humas Kanwil Kemenag Papua, Sri Maryati, mengatakan kendaraan roda dua dan roda empat menjadi bagian dari objek pendataan.
Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan lokasi atau keberadaan kendaraan, pihak yang menggunakannya, serta kondisi kendaraan, baik yang masih layak beroperasi maupun yang mengalami kerusakan.
“Tujuannya untuk mendeteksi kendaraan yang digunakan oleh siapa, kemudian mengetahui kondisi kendaraan tersebut, apakah baik atau rusak,” jelas Sri Maryati.
Ia menambahkan, hasil pemeriksaan akan membantu menentukan tindak lanjut terhadap kendaraan yang membutuhkan perbaikan. Sementara itu, kendaraan yang masih dalam kondisi baik perlu dirawat secara berkala agar tetap dapat digunakan untuk menunjang kegiatan kedinasan.
Pendataan juga diperlukan untuk memastikan kendaraan BMN yang belum terlaporkan dapat ditelusuri dan dicocokkan dengan administrasi yang tersedia.
Kegiatan pembukaan sensus tersebut dihadiri Kepala Bidang Urak Tony D. Sahertian, Kepala Bidang Bimas Islam Muslimin Yelipele, operator BMN, serta tim pelaksana sensus di lingkungan Kanwil Kemenag Papua.
Melalui inventarisasi ini, Kemenag Papua menargetkan tersedianya data aset yang lebih akurat sebagai dasar peningkatan pengawasan, penataan administrasi, dan optimalisasi pemanfaatan barang milik negara.
