Jayapura,Papuaterdepan.com- Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Papua Klemens Taran menegaskan bahwa komitmen membangun Zona Integritas (ZI) merupakan tanggung jawab kolektif seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), bukan sekadar penggugur kewajiban administrasi.
Hal tersebut ditegaskan Klemens saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) se-Papua Raya yang digelar di Jayapura, Selasa (10/2).
“Zona integritas bukan urusan tim semata. Ini tanggung jawab kolektif seluruh ASN. Dampaknya dirasakan oleh seluruh satuan kerja,” tegas Klemens.
Kakanwil secara khusus menyoroti minimnya partisipasi satuan kerja (satker) di Papua pada tahun sebelumnya. Tercatat, hanya lima dari total 37 satker yang berhasil mengirimkan (submit) data penilaian mandiri.
Ia menginstruksikan agar rapor merah ini tidak terulang, mengingat kelalaian satu satker akan berdampak langsung pada merosotnya penilaian integritas Kanwil Kemenag Papua secara keseluruhan. Oleh karena itu, komitmen pimpinan satker dituntut sebagai fondasi utama.
“Kalau ada pimpinan yang tidak peduli terhadap proses ini, laporkan. Integritas itu dimulai dari atas,” ujarnya menekankan pentingnya keteladanan pimpinan.
Klemens juga mengingatkan bahwa ASN Kemenag memikul tiga peran vital sekaligus, yakni sebagai abdi negara, anggota keluarga, dan pembina umat. Berbagai keterbatasan sarana, SDM, maupun kondisi geografis Papua tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti melayani, melainkan harus menjadi pemicu lahirnya inovasi.
Terkait tenggat waktu, Kakanwil menginstruksikan seluruh satker untuk merampungkan pengisian bukti fisik (eviden) paling lambat 30 Desember 2026, untuk selanjutnya dikirimkan secara serentak pada 31 Desember 2026.
Sementara itu, Ketua Tim Organisasi dan Tata Laksana serta Kerukunan Umat Beragama (Ortala dan KUB) Kanwil Kemenag Papua Elisabeth Maru Toding Bunga memaparkan bahwa agenda yang merupakan bagian dari Grand Design Reformasi Birokrasi ini bertujuan merombak budaya kerja birokrasi.
“Pembangunan ZI tidak hanya menekankan aspek administratif, tetapi juga perubahan pola pikir, budaya kerja, dan perilaku ASN guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani,” lapor Elisabeth.
Bimtek yang pembukaannya ditandai dengan prosesi penabuhan tifa ini diikuti oleh perwakilan ASN dari 28 kabupaten dan satu kota di wilayah Papua, mencakup madrasah negeri hingga sekolah menengah agama negeri lintas iman.(Rilis)
