Jayapura, Papuaterdepan.com – Pemerintah Provinsi Papua bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), serta lembaga pengawas bersepakat memperkuat pengawasan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 guna menjamin proses seleksi berlangsung adil, transparan, dan bebas dari intervensi maupun praktik pungutan liar.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Selasa,(9/6), yang dihadiri perwakilan TNI, Polri, Kejaksaan, Ombudsman, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan pendidikan.
Kepala BPMP Papua Junus Simanungsong mengatakan komitmen lintas lembaga diperlukan untuk memastikan pelaksanaan SPMB berjalan sesuai regulasi sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penerimaan murid baru.
Menurut dia, penerimaan peserta didik saat ini telah diatur secara jelas melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 yang menetapkan empat jalur penerimaan, yakni domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi.
“Semua proses sudah memiliki aturan yang jelas. Karena itu kami ingin memastikan tidak ada lagi praktik di luar mekanisme yang telah ditetapkan. Pengawasan harus dilakukan bersama agar pelaksanaan SPMB semakin terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Ia menjelaskan, salah satu tantangan yang masih dihadapi sektor pendidikan di Papua adalah belum meratanya fasilitas pendidikan di sejumlah daerah. Kondisi tersebut sering kali memengaruhi distribusi peserta didik dan memunculkan penumpukan pendaftar pada sekolah tertentu.
Karena itu, selain memperkuat pengawasan SPMB, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan agar seluruh sekolah mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Papua Cristian Sohilait menilai pelaksanaan penerimaan murid baru tidak hanya berkaitan dengan proses administrasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjamin hak pendidikan setiap anak.
Menurutnya, persoalan yang berulang setiap tahun, seperti sengketa domisili, persaingan masuk sekolah favorit, hingga ketimpangan akses pendidikan harus menjadi perhatian bersama.
“Kita ingin memastikan seluruh anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan. Jangan sampai ada anak yang tidak memperoleh tempat belajar hanya karena persoalan sistem atau kurangnya informasi yang diterima masyarakat,” ujarnya.
Cristian mengatakan salah satu tujuan utama pelaksanaan SPMB adalah menciptakan pemerataan peserta didik sekaligus menghilangkan stigma sekolah favorit yang selama ini menyebabkan konsentrasi pendaftar hanya pada beberapa sekolah tertentu.
Ia berharap seluruh satuan pendidikan dapat berkembang secara merata sehingga masyarakat memiliki banyak pilihan sekolah yang berkualitas.
Selain itu, pemerintah daerah berkomitmen memastikan seluruh lulusan SD dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP, serta lulusan SMP memperoleh akses ke SMA maupun SMK sesuai kapasitas yang tersedia.
Untuk mendukung tujuan tersebut, pemerintah kabupaten dan kota diminta aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai jadwal, persyaratan, dan mekanisme SPMB agar tidak terjadi kesalahpahaman selama proses pendaftaran.
Pelaksanaan SPMB tingkat SMP, SMA, dan SMK di Papua dijadwalkan mulai berlangsung pada pertengahan Juni 2026 sesuai tahapan yang telah ditetapkan.
Melalui sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pengawas, dan masyarakat, Papua berharap pelaksanaan SPMB tahun ini dapat menjadi momentum memperkuat tata kelola pendidikan yang bersih, berintegritas, dan menjamin akses pendidikan yang setara bagi seluruh anak di daerah tersebut.(Tin)
