JAYAPURA,Papuaterdepan.com – Pemerintah Provinsi Papua menyusun langkah strategis untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kebakaran menyusul kejadian kebakaran yang berulang di sejumlah wilayah. Upaya tersebut dilakukan melalui penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) Provinsi Papua Tahun 2026.
Melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, pemerintah daerah berupaya membangun sistem penanggulangan kebakaran yang lebih terencana, mulai dari pencegahan, kesiapan petugas, pemenuhan sarana dan prasarana, hingga peningkatan pelayanan penyelamatan bagi masyarakat.
Penyusunan RISPKP diharapkan menjadi acuan dalam memetakan kebutuhan penanggulangan kebakaran, mengidentifikasi kendala di setiap wilayah, serta merumuskan program yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah.
Staf Ahli Gubernur Papua, Matias B. Mano, mengatakan kejadian kebakaran yang berulang menjadi perhatian pemerintah sehingga diperlukan perencanaan yang lebih terarah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat upaya pencegahan.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap ada diskusi dan masukan dari seluruh pihak untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik, terutama di beberapa wilayah di Papua yang sering mengalami kejadian kebakaran,” ujarnya, di Jayapura, Kamis,(29/10).
Menurut Matias, penanganan kebakaran membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, tidak hanya pemerintah dan petugas pemadam kebakaran, tetapi juga masyarakat sebagai bagian penting dalam upaya pencegahan.
Ia menilai, kesadaran masyarakat terhadap potensi bahaya kebakaran perlu terus ditingkatkan melalui edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan.
Langkah pencegahan dapat dimulai dari lingkungan rumah tangga, seperti memastikan kompor dalam keadaan aman setelah digunakan, memeriksa instalasi listrik, serta menghindari kebiasaan yang berpotensi memicu kebakaran.
“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan masyarakat. Karena itu, masyarakat juga harus memiliki kesiapsiagaan dan memahami bagaimana mencegah risiko kebakaran sejak awal,” katanya.
Matias menambahkan, penyusunan rencana induk tersebut juga menjadi kesempatan untuk mengevaluasi program penanggulangan kebakaran yang telah berjalan, menyelaraskan program lintas sektor, serta mengidentifikasi kekurangan yang perlu dibenahi.
Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan diharapkan tidak hanya berorientasi pada penanganan ketika kebakaran terjadi, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan dan kesiapan menghadapi keadaan darurat.
Keterbatasan Armada Jadi Tantangan
Pelaksana Tugas Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Provinsi Papua, Ferry M. Baransano, mengatakan penyusunan RISPKP membutuhkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan agar dokumen yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.
Ia mengungkapkan, keterbatasan sarana dan prasarana masih menjadi salah satu tantangan dalam mendukung pelayanan pemadam kebakaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
Saat ini, pihaknya memiliki tiga unit mobil pemadam kebakaran. Namun, hanya satu unit yang siap digunakan untuk operasional, sedangkan dua unit lainnya masih dalam proses perbaikan.
Kondisi tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam perencanaan penguatan pelayanan, terutama untuk memastikan kesiapan armada dan dukungan peralatan ketika terjadi kebakaran.
Ferry menjelaskan, pihaknya mengundang perwakilan dari delapan kabupaten untuk berpartisipasi dalam penyusunan kajian tersebut. Keterlibatan pemerintah kabupaten diperlukan guna memberikan gambaran mengenai kondisi wilayah, karakteristik kejadian kebakaran, serta kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan.
“Kami berharap semua pihak yang diundang dapat hadir dan memberikan informasi mengenai kondisi di lingkungan masing-masing. Dengan begitu, kita dapat menyusun dokumen yang mampu mengidentifikasi persoalan khusus di setiap wilayah dan menentukan langkah penanganannya,” kata Ferry.
Ia berharap hasil kajian tersebut dapat membantu pemerintah menetapkan prioritas penanganan secara lebih tepat, termasuk dalam merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana serta meningkatkan kapasitas petugas.
Selain dukungan operasional, Ferry menekankan pentingnya membangun kesadaran masyarakat mengenai dampak kebakaran yang dapat menimbulkan kerugian materiil maupun persoalan sosial.
Karena itu, edukasi mengenai pencegahan dan kesiapsiagaan perlu terus dilakukan agar masyarakat mampu mengenali potensi bahaya dan mengambil langkah pencegahan sejak dini.
RISPKP Jadi Acuan Kebijakan Penanggulangan Kebakaran
Kepala Seksi Peningkatan Kerja Sama dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Satpol PP Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Zeth Alex Awak, menjelaskan penyusunan RISPKP dilakukan bersama sejumlah pihak, termasuk akademisi dan konsultan.
Kajian tersebut mencakup empat aspek utama, yakni rencana pencegahan kebakaran, rencana penanganan kebakaran, rencana penyelamatan, serta pemetaan potensi dan dukungan sumber daya dalam sistem penanggulangan kebakaran.
Keempat aspek itu dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kebutuhan pelayanan, mulai dari pencegahan, kesiapan petugas dan infrastruktur, hingga mekanisme penanganan serta penyelamatan ketika terjadi keadaan darurat.
Menurut Zeth, pemetaan yang komprehensif diperlukan agar pemerintah dapat mengidentifikasi persoalan di setiap wilayah dan merumuskan langkah penanganan berdasarkan kebutuhan masing-masing daerah.
Dokumen tersebut nantinya direncanakan menjadi dasar penyusunan kebijakan melalui Peraturan Gubernur Papua. Dengan adanya landasan kebijakan, rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh perangkat daerah dan instansi terkait sesuai tugas dan kewenangannya.
Penyusunan RISPKP Tahun 2026 diharapkan menjadi langkah awal untuk membangun sistem penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang lebih terarah, terintegrasi, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Ke depan, penguatan sistem tersebut memerlukan dukungan kebijakan, kesiapan personel, ketersediaan sarana dan prasarana, serta koordinasi antarlembaga yang berjalan secara berkelanjutan.
Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam menerapkan langkah pencegahan di lingkungan masing-masing tetap menjadi bagian penting untuk mengurangi risiko kebakaran.
Melalui perencanaan yang lebih terukur dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan, Pemerintah Provinsi Papua berharap upaya pencegahan dapat diperkuat, penanganan kebakaran berjalan lebih efektif, dan keselamatan masyarakat semakin terlindungi.(Redaksi)
