Jayapura,Papuaterdepan.com– Perum BULOG memperketat pengawasan penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua, guna mencegah penyalahgunaan dan memastikan distribusi beras pemerintah tepat sasaran.
Langkah tersebut dilakukan menyusul dugaan penyalahgunaan beras SPHP oleh oknum mitra penyalur di wilayah Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur.
Sebagai tindak lanjut, BULOG membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgas Khusus) Penertiban Program Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk memperkuat pengawasan dan mengevaluasi mekanisme distribusi beras SPHP secara nasional.
Pemimpin Perum BULOG Kantor Wilayah Papua, Chaerul Mazhar, di Jayapura, Jumat, mengatakan penguatan pengawasan tersebut merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam menjaga integritas program SPHP dan kepercayaan masyarakat.
“Penguatan pengawasan ini merupakan bentuk komitmen BULOG dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan penyaluran beras SPHP berjalan secara tertib, transparan, dan tepat sasaran,” katanya.
Ia mengatakan, seluruh jajaran BULOG di wilayah Papua juga diminta meningkatkan pengawasan terhadap jalur distribusi serta memastikan seluruh mitra penyalur menjalankan tanggung jawab sesuai ketentuan.
Menurut dia, pengawasan dilakukan terhadap jaringan mitra penyalur, termasuk Rumah Pangan Kita (RPK), terutama terkait kepatuhan terhadap ketentuan distribusi dan harga jual beras SPHP.
BULOG juga melakukan evaluasi secara berjenjang untuk meminimalkan potensi penyimpangan dalam setiap tahapan penyaluran beras pemerintah.
Chaerul menegaskan, beras SPHP harus disalurkan sesuai peruntukannya agar program pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Selain memperkuat pengawasan internal, BULOG menyatakan mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan aparat berwenang serta siap memberikan informasi yang diperlukan sesuai ketentuan.
Melalui langkah tersebut, BULOG berkomitmen memastikan penyaluran beras SPHP berjalan tertib, transparan, dan akuntabel, termasuk di wilayah Papua.(Redaksi)
