Papuaterdepancom, Jayapura -Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Wilayah V Jayapura Stasiun Geofisika Kelas I Jayapura mencatat 4.512 kejadian gempabumi sepanjang tahun 2024, dengan 63 di antaranya dirasakan oleh masyarakat di sejumlah wilayah seperti Kota Jayapura, Keerom, Sorong, dan Manokwari. Meski aktivitas gempa tetap tinggi, jumlah kerusakan dan korban jiwa turun drastis dibandingkan tahun 2023. Tidak ada korban jiwa tercatat pada 2024, berbeda dengan 2023 yang mencatat kerusakan signifikan dan jatuhnya korban.
“Penurunan dampak ini menunjukkan kesadaran masyarakat yang semakin baik dalam menghadapi gempabumi. Respon masyarakat cepat, dan komunikasi melalui grup WhatsApp menjadi salah satu kunci keberhasilan mitigasi,” kata Ir. Herlambang Hudha, Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Jayapura, dalam keterangan tertulisnya pada Rabu, 1 Januari 2025.
Dia menyebut, gempabumi sepanjang 2024 didominasi oleh gempa bermagnitudo kecil. Sebanyak 2.672 gempa memiliki magnitudo ≤ 3, sementara 1.792 gempabumi berkisar antara magnitudo 3 hingga 5. Hanya 48 kejadian yang tercatat memiliki magnitudo ≥ 5. Berdasarkan kedalaman, mayoritas gempabumi (4.225 kejadian) berada di kedalaman ≤ 60 km, yang kerap memicu guncangan signifikan di permukaan.
“Gempabumi di wilayah Papua disebabkan oleh subduksi lempeng tektonik di utara yang memicu aktivitas sesar aktif. Ini menjadi pemicu utama gempa dangkal yang berpotensi merusak,” jelas Herlambang.
BMKG Wilayah V Jayapura, kata dia, bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Papua terus memperkuat upaya mitigasi bencana di Papua melalui berbagai inisiatif, seperti pelatihan Sekolah Lapang Gempa Bumi (SLG) yang telah dilaksanakan di Kota Jayapura pada 2023 dan dilanjutkan di Kabupaten Timika pada 2024. ”Pada 2024, BMKG telah memasang 15 seismometer baru, melengkapi 10 unit sebelumnya, dan merencanakan pemasangan tsunami gauge di Sarmi pada 2025. Program BMKG Goes to School dan penyediaan Warning Receiver System (WRS) di 12 lokasi strategis juga menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mempercepat penyampaian informasi bencana, guna meminimalkan dampak dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana geologi,” katanya.
BMKG Wilayah V Jayapura merekomendasikan pemerintah provinsi Papua memperhatikan lokasi pembangunan di daerah rawan gempa dan memastikan konstruksi mengikuti Standar Nasional Indonesia (SNI) yang sesuai dengan seismic code setempat.
“Pembangunan yang tidak sesuai standar di daerah rawan gempa akan meningkatkan risiko kerusakan dan korban jiwa. Kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan BMKG sangat diperlukan untuk meminimalkan dampak bencana,” tambahnya.*
