Masyarakat Yali dan Mek Desak NasDem Tetapkan Yafet Saram Jadi Ketua DPRD Yahukimo

- Redaksi

Sabtu, 10 Mei 2025 - 20:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Papuaterdepancom, Jayapura – Masyarakat suku Yali dan Mek di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, mendesak Partai NasDem untuk segera menetapkan Yafet Saram sebagai Ketua DPRD Yahukimo. Mereka menilai Saram layak memimpin lembaga legislatif karena berasal dari dua suku yang selama satu dekade menjadi basis utama suara NasDem di daerah tersebut.

Desakan ini disampaikan dalam pernyataan sikap resmi yang dibacakan oleh perwakilan masyarakat, Joni Meabun. Pernyataan itu didukung sejumlah pemuda dan masyarakat dari 16 distrik di Yahukimo.
“Kami sudah berjuang bersama NasDem sejak 2014 hingga 2024. Kursi DPRD, DPR RI, dan DPD RI yang dimenangkan NasDem tak lepas dari suara kami. Maka sekarang, kami minta Ketua DPRD berasal dari kami, yaitu Yafet Saram,” kata Joni Meabun saat menyampaikan pernyataan sikap di Jayapura, Sabtu, 10 Mei 2024.

Selain kontribusi politik yang besar, Meabun juga mengingatkan adanya komitmen politik saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo pada Rabu, 27 November 2024. Menurutnya, dukungan dari suku Yali dan Mek waktu itu diberikan dengan komitmen bahwa kepentingan mereka akan diakomodasi jika pasangan yang mereka dukung menang.

“Kami Masyarakat Suku Yalimek sudah komitmen politik dan diberi ruang jika menang. Sekarang saatnya janji itu harus ditepati. Kursi Ketua DPRD harus menjadi milik Yali dan Mek,” ujar Meabun.

Baca Juga :  BMKG Catat Tsunami Minor, BPBD Papua Pastikan Situasi Aman

Pada Pemilu 2024, NasDem meraih 12 kursi DPRD di Yahukimo, dengan empat di antaranya berasal dari wilayah dan suara Yali dan Mek. Mereka juga mendukung kemenangan Robert Rouw ke DPR RI untuk periode kedua, serta Sopater Sam ke DPD RI.

Ketua DPW Partai NasDem Papua Pegunungan, Befa Yigibalom, menyatakan bahwa partai membuka ruang kompromi untuk merespons aspirasi masyarakat Yali dan Mek. Salah satu skenario yang sempat ia sampaikan adalah pembagian masa jabatan Ketua DPRD Yahukimo secara bergilir.

“Bisa saja kami bagi dua setengah tahun pertama kepada kader NasDem dari suku Yali-Mek, lalu dua setengah tahun berikutnya kepada kader lain. Semua harus saling menerima, dan semua harus tetap berjalan baik,” ujar Befa dalam pertemuan dengan perwakilan pemuda Yali dan Mek di Jayapura.

Namun, usulan tersebut langsung ditolak oleh kalangan pemuda. Mereka menilai skema pembagian periode jabatan itu tidak sebanding dengan kontribusi politik yang telah diberikan Yali dan Mek selama tiga periode pemilu. “Itu solusi yang tanggung. Setelah kami konsisten dukung NasDem sejak 2014, masa hanya diberi dua setengah tahun? Kami minta penuh lima tahun,” kata salah satu perwakilan pemuda.

Baca Juga :  Kejar Predikat Bebas Korupsi, Kanwil Kemenag Papua Evaluasi Kinerja Tim PMPZI

Mendengar penolakan tersebut, Befa akhirnya menyatakan akan menghormati dan menindaklanjuti aspirasi tersebut secara serius. “Saya terima baik permintaan masyarakat Yali dan Mek. Dan akan diputuskan untuk pimpinan DPRD Yahukimo dari Yalimek,” janjinya.

Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi NasDem, Roberth Rouw, menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi soal siapa yang akan menjabat sebagai Ketua DPRD Yahukimo.

“Sebagai utusan DPP NasDem, saya hadir untuk menyampaikan secara terbuka bahwa proses ini masih berlangsung. Tidak ada keputusan final. Ini penting agar masyarakat mendapatkan kejelasan,” ujar Rouw dalam pertemuan dengan warga Yahukimo.

Ia menambahkan bahwa penunjukan Ketua DPRD akan diputuskan melalui mekanisme internal partai. “Ini kan belum ada keputusan siapa yang menjadi pimpinan. Semua masih dalam proses,” katanya.

Hingga kini, DPP dan DPW Partai NasDem belum memberikan pernyataan resmi terkait calon Ketua DPRD Yahukimo.

Berita Terkait

BPMP Papua dorong penerapan Gerakan Indonesia ASRI di seluruh sekolah
PP Tunas Resmi Berlaku, Kemenag Perkuat Literasi Digital Jutaan Siswa dan Santri
Max Ohee: Waena Bukan Wilayah KNPB, Warga Diminta Tetap Tenang
Kanwil Kemenag Papua Bahas Kuesioner Kajian Akademik Bantuan Rumah Ibadah, Dukung Asta Cita Presiden
Musim Nikah Usai Lebaran, Kemenag Pastikan Layanan KUA Tetap Berjalan di Tengah Kebijakan WFA
Makna Idul Fitri Menurut Menag: Hati yang Terbuka dan Aktif Menebar Manfaat
Kemenag Cairkan BOS Pesantren Rp 111,9 Miliar Lebih Awal
Gandeng BAZNAS, Kanwil Kemenag Papua Bagikan Santunan Ramadan 1447 H di Jayapura

Berita Terkait

Senin, 30 Maret 2026 - 09:37 WIB

BPMP Papua dorong penerapan Gerakan Indonesia ASRI di seluruh sekolah

Sabtu, 28 Maret 2026 - 11:43 WIB

PP Tunas Resmi Berlaku, Kemenag Perkuat Literasi Digital Jutaan Siswa dan Santri

Jumat, 27 Maret 2026 - 06:40 WIB

Max Ohee: Waena Bukan Wilayah KNPB, Warga Diminta Tetap Tenang

Rabu, 25 Maret 2026 - 14:20 WIB

Kanwil Kemenag Papua Bahas Kuesioner Kajian Akademik Bantuan Rumah Ibadah, Dukung Asta Cita Presiden

Rabu, 25 Maret 2026 - 11:50 WIB

Musim Nikah Usai Lebaran, Kemenag Pastikan Layanan KUA Tetap Berjalan di Tengah Kebijakan WFA

Berita Terbaru

Jangan Copy Ya