Papuaterdepancom, Jayapura – Ade Irma Suryany, istri Gubernur Papua Selatan, Apollo Safanpo resmi menyandang gelar doktor bidang Ilmu Sosial dari Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih. Dalam disertasinya berjudul Mitigasi Bencana Dalam Perspektif Masyarakat Adat Puyakha dan Tepra. Sidang terbuka promosi doctor Ade Irma Suryany berlangsung di salah satu hotel di Kota Jayapura, Kamis, 5 Juni 2025.
Penelitian Ade menyoroti peran kearifan lokal dan struktur adat masyarakat Puyakha dan Tepra dalam mengurangi dampak bencana. Dari pengalaman banjir bandang 2019 di kawasan Gunung Cycloop, ia menemukan perbedaan signifikan dalam tingkat kerusakan akibat variasi topografi, meski kedua wilayah berada di area yang sama. “Dua wilayah di Gunung Cycloop, tapi dampaknya sangat berbeda. Ini membuktikan topografi dan kearifan lokal berperan besar dalam kerentanan bencana,” kata Ade saat ditemui media ini usai sidang.
Sidang promosi doktor dipimpin Prof. Pawennari Hijjang sebagai promotor, dibantu ko-promotor Marlina Flassy, S.Sos dan Dr. Akhmad. Enam dosen penguji dari berbagai fakultas untuk menguji kelayakan akademiknya.
Ade memaparkan bahwa di kampung Reveni Rara, pembagian wilayah adat sangat tegas yakni zona sakral, berburu, dan pemukiman. “Ketaatan terhadap pembagian zona ini terbukti menyelamatkan warga. Saat bencana terjadi, tidak ada korban jiwa,” katanya.
Dia mengatakan pentingnya keterlibatan masyarakat adat dalam perencanaan kebijakan mitigasi bencana. “Kalau pemerintah menggandeng masyarakat adat sejak awal, pemetaan risiko bisa lebih akurat dan diterima. Mereka punya sistem yang sudah teruji,” kata Ade.
Menurutnya, struktur sosial masyarakat adat di Reveni Rara jelas dan tidak tumpang tindih. Tokoh adat memegang peran khusus dan ditaati warga. Pelanggaran zona sakral berhadapan dengan sanksi adat yang masih sangat dihormati.
Ade Irma juga melihat pola pendekatan pemerintah yang cenderung reaktif dalam penanganan bencana. “Selama ini, kita baru bergerak setelah bencana terjadi. Padahal mitigasi harus mencegah korban jiwa sejak awal,” imbuhnya.
Mantan Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Papua itu berharap disertasinya membuka jalan bagi pengakuan dan pelibatan masyarakat adat dalam sistem kebencanaan nasional. “Kita semua orang beradat. Jika masyarakat adat dilibatkan, kebijakan akan lebih efektif dan diterima,” ujarnya.
