Opini – Raja Ampat selama ini dipromosikan sebagai surga petualangan dunia. Menurut berbagai laporan pariwisata, wilayah ini memiliki salah satu laut tercantik dan kekayaan hayati tertinggi di dunia. Nama Raja Ampat pun terus digaungkan sebagai etalase pariwisata Indonesia Timur. Namun, di balik citra eksotis itu, kehidupan sebagian warganya justru masih jauh dari kata layak.
Menurut laporan kondisi daerah dan pemberitaan media, banyak kampung di Raja Ampat masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Transportasi laut belum memadai, listrik belum menjangkau semua wilayah, air bersih sulit diakses, layanan kesehatan minim, dan jaringan komunikasi belum merata. Pemerintah kerap berdalih pada kondisi geografis kepulauan. Dalih ini terdengar rasional, tetapi menjadi problematis ketika terus diulang tanpa terobosan berarti.
Infrastruktur dasar sejatinya bukan kemewahan. Ia adalah fondasi kehidupan. Tanpa listrik, pendidikan sulit berkembang. Tanpa air bersih, kesehatan masyarakat terancam. Tanpa layanan kesehatan yang dekat dan memadai, jarak geografis berubah menjadi risiko kematian. Ketika negara gagal memenuhi kebutuhan dasar ini, ketimpangan tidak lagi bersifat teknis, melainkan struktural.
Menurut laporan Radio Republik Indonesia (RRI), hingga kini baru sekitar 68 kampung yang menikmati aliran listrik, sementara 49 kampung lainnya masih hidup tanpa penerangan memadai. Pemerintah dan PLN memang telah mencanangkan target “Raja Ampat Terang 2026”. Namun, laporan tersebut juga menunjukkan bahwa realisasi elektrifikasi masih sangat bergantung pada dukungan anggaran dan koordinasi lintas lembaga. Tanpa percepatan kebijakan, target itu berpotensi menjadi sekadar slogan pembangunan.
Situasi layanan kesehatan bahkan lebih mengkhawatirkan. RRI melaporkan bahwa sekitar 50 kampung di Raja Ampat belum memiliki puskesmas pembantu, dan dari 117 kampung yang ada, sebagian besar belum ditopang tenaga kesehatan tetap. Warga di pulau-pulau kecil terpaksa menempuh perjalanan laut berjam-jam hanya untuk mendapatkan layanan medis dasar. Ironisnya, laporan RRI juga mencatat bahwa realisasi program Cakupan Kesehatan Gratis (CKG) di Raja Ampat baru mencapai sekitar 5 persen. Angka ini mencerminkan masih lemahnya jangkauan layanan kesehatan negara di wilayah yang justru terus dijual sebagai ikon wisata dunia.
Di tengah keterbatasan itu, menurut laporan Infopublik, kerja sama Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dengan PT Telkomsel dalam memperbaiki jaringan internet patut diapresiasi. Perbaikan jaringan di sejumlah wilayah, pemberian Modem Orbit untuk sekolah, serta perluasan akses internet ke kawasan permukiman dan fasilitas kesehatan mulai memberi dampak positif, terutama bagi dunia pendidikan. Namun, konektivitas digital akan kehilangan makna jika listrik belum menyala dan kebutuhan dasar lainnya masih timpang.
Masalah Raja Ampat, menurut berbagai laporan tersebut, bukan terletak pada ketiadaan rencana, melainkan pada lemahnya prioritas. Pembangunan terlalu sering berhenti pada promosi pariwisata dan pencitraan kawasan, sementara kehidupan warga di kampung-kampung kecil berjalan dalam keterbatasan. Ketika pariwisata tumbuh tanpa diiringi pemenuhan hak dasar masyarakat, yang tercipta bukan kemajuan, melainkan ketimpangan baru.
Raja Ampat tidak membutuhkan lebih banyak slogan pembangunan. Ia membutuhkan keberanian politik untuk menempatkan listrik, air bersih, layanan kesehatan, dan transportasi sebagai agenda utama, bukan sekadar pelengkap. Jika tidak, Raja Ampat akan terus menjadi surga bagi wisatawan, tetapi tetap menjadi rumah yang keras bagi warganya sendiri.
Keadilan pembangunan hanya akan bermakna ketika keindahan alam berjalan seiring dengan kelayakan hidup manusia yang menjaganya.
Riski Fattahila Ramadhan, BADKO HMI Tanah Papua – HMI Cabang Jayapura.
Segala isi tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
