JAYAPURA, Papuaterdepan.com — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Papua, Klemens Taran, menghadiri kegiatan sosialisasi pengadministrasian tanah ulayat dan penyerahan sertifikat hak atas tanah di Auditorium Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Rabu (20/11/2025). Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam upaya pemerintah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat Papua.
Acara tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropan, anggota DPD RI Carel Suebu, serta jajaran Pemerintah Provinsi Papua. Turut hadir pula Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Jayapura, Steven Wonmaly.
Dalam arahannya, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa pendaftaran tanah ulayat merupakan wujud nyata perlindungan negara terhadap hak masyarakat adat. Langkah ini sekaligus memperkuat implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, khususnya terkait hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP).
Nusron menekankan, pendaftaran tanah tidak bertujuan menghilangkan hak kepemilikan masyarakat adat. Sebaliknya, hal ini dilakukan untuk mencegah potensi sengketa atau penguasaan lahan oleh pihak yang tidak berhak di kemudian hari.
”Pendaftaran tanah ini bukan mengambil tanah masyarakat, tetapi untuk memastikan tanah ulayat tidak diambil pihak lain. Kita harus segera mendaftarkan tanah ulayat agar hak-hak kita tidak hilang,” ujar Nusron.
Penguatan Otonomi Khusus
Senada dengan Nusron, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyoroti aspek afirmasi dalam pendaftaran tanah ini. Menurut Ribka, sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2021, pemerintah terus berupaya memperkuat perlindungan hak dasar dan pemberdayaan OAP di berbagai sektor.
Ribka menambahkan, instrumen Otsus memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk memprioritaskan OAP. Kehadiran Majelis Rakyat Papua (MRP) juga dinilai krusial sebagai lembaga representasi kultural yang bertugas memastikan perlindungan hak-hak masyarakat adat tetap berjalan sesuai koridor hukum.
Kehadiran Kakanwil Kemenag Papua dalam agenda ini menunjukkan dukungan lintas sektoral terhadap program strategis nasional yang bersentuhan langsung dengan kemaslahatan umat dan masyarakat adat di Papua.(Rilis)
