Jayapura, Papuaterdepan.com — Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Papua mencatat realisasi anggaran tahun 2025 mencapai 96,37 persen per 31 Desember 2025. Capaian tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi evaluasi anggaran 2025 dan persiapan pelaksanaan anggaran 2026 di Aula Sasana Krida Bakti, Selasa (13/1/2026).
Pelaksana Tugas Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Papua, Dwiharjanto, mengatakan pelaksanaan anggaran 2025 secara umum berjalan baik meski terdapat penyesuaian kebijakan penghematan melalui mekanisme automatic adjustment.
Menurut dia, kebijakan tersebut berupa pemblokiran sementara anggaran dan bukan penghapusan. Ia juga mengingatkan seluruh satuan kerja agar menyelesaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) paling lambat 16 Januari 2026.
“Ketepatan waktu penyampaian LPJ menjadi syarat penting agar pelaksanaan anggaran tahun berikutnya dapat berjalan lancar,” ujarnya.
Kepala Kanwil Kemenag Papua, Klemens Taran, menegaskan pengelolaan anggaran harus berorientasi pada dampak bagi peningkatan layanan keagamaan dan pendidikan keagamaan, bukan sekadar penyerapan.
Ia menyebut mulai tahun anggaran 2026 penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak lagi otomatis melekat pada jabatan struktural, melainkan berdasarkan kompetensi dan sertifikasi.
Selain itu, satuan kerja yang belum menuntaskan kewajiban LPJ tahun 2025 tidak akan diproses pelaksanaan anggarannya pada 2026.
Ketua Tim Keuangan dan BMN Kanwil Kemenag Papua, Raldy Gultom, menambahkan masih terdapat sejumlah catatan evaluasi, seperti ketidaksinkronan perencanaan dan realisasi anggaran, keterlambatan pertanggungjawaban uang persediaan, serta penumpukan penyerapan di akhir tahun.
Untuk 2026, ia meminta seluruh satker menyusun rencana penarikan dana secara realistis per triwulan. Mulai tahun depan, penyaluran gaji dan tunjangan ASN se-Tanah Papua juga akan terpusat di Kanwil Kemenag Papua.
Kanwil Kemenag Papua berharap penguatan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan dapat terus ditingkatkan guna mendukung kualitas pelayanan kepada masyarakat.(Rilis)
