Merauke, Papuaterdepan.com – Hasil pemantauan hilal di Pos Observasi Bulan (POB) Merauke, Provinsi Papua, menunjukkan hilal penanda awal 1 Syawal 1447 Hijriah tidak terlihat pada Kamis (19/3).
Pengamatan dilakukan oleh Tim Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua bersama Tim Falakiyah dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Wilayah V.
Kepala Stasiun BMKG Merauke, Wahyu Hidayat, menjelaskan secara astronomi posisi hilal memang sulit diamati. Berdasarkan data, konjungsi atau ijtimak terjadi pada pukul 10.23.23 WIT.
“Pada saat matahari terbenam, ketinggian hilal hanya 0,91 derajat dengan elongasi 4,04 derajat, sehingga secara teori sangat sulit untuk diamati,” kata Wahyu.
Ia menambahkan, meskipun secara perhitungan hilal berada di atas ufuk, namun belum memenuhi kriteria visibilitas yang ditetapkan, sehingga peluang terlihat sangat kecil.
Ketua Tim Falakiyah Provinsi Papua, Hendra Yulia Rahman, memastikan bahwa selama proses rukyat berlangsung hilal tidak berhasil terpantau.
“Dengan ketinggian 0,91 derajat dan elongasi 4,04 derajat, hilal masuk kategori sulit terlihat dan dipastikan tidak terlihat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, Klemens Taran, mengatakan penentuan awal bulan hijriah, termasuk Syawal, mengacu pada kriteria Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS), yakni tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat.
Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dalam menyikapi kemungkinan perbedaan penetapan awal Syawal.
“Perbedaan adalah hal yang wajar, yang penting kita tetap menjaga kebersamaan dan menunggu keputusan pemerintah melalui Sidang Isbat,” katanya.
Bupati Merauke, Yoseph Bladib Gebze, menyatakan pemerintah daerah akan mengikuti keputusan resmi pemerintah pusat serta menghormati pandangan organisasi Islam lainnya.
Sidang Isbat penentuan 1 Syawal 1447 Hijriah dijadwalkan berlangsung pada Kamis malam pukul 19.00 WIB di Jakarta. Hasil rukyat dari berbagai daerah, termasuk Merauke, akan menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan tersebut.(Rilis)
