Merauke, Papuaterdepan.com – Upaya meningkatkan kualitas layanan keagamaan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) terus menjadi perhatian Kementerian Agama. Untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana pelayanan umat, Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua, Muslimin Yelipele, melakukan monitoring dan evaluasi ke Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Okaba, Kabupaten Merauke, Papua Selatan.
Kunjungan kerja yang berlangsung pada Rabu (17/6/2026) tersebut menjadi bagian dari langkah awal pemetaan kebutuhan infrastruktur KUA sekaligus persiapan pelaksanaan program Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Tahun Anggaran 2027.
Dalam kunjungan itu, Muslimin didampingi jajaran Kementerian Agama dan disambut Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merauke, Herman Wona, bersama Kepala KUA Distrik Okaba, H. Naufal.
Muslimin mengatakan, penguatan layanan keagamaan harus dimulai dari ketersediaan fasilitas yang layak, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan akses dan jarak yang jauh dari pusat pemerintahan.
Menurutnya, KUA tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelayanan administrasi keagamaan, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam pembinaan umat dan penguatan moderasi beragama di tingkat distrik.
“Karena itu kami perlu memastikan kondisi riil di lapangan. KUA yang berada di wilayah pinggiran dan perbatasan harus mendapatkan perhatian yang memadai agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal,” ujarnya.
Ia menjelaskan, monitoring tersebut bertujuan mengidentifikasi kebutuhan rehabilitasi bangunan serta menilai kelayakan lokasi yang akan diusulkan dalam program SBSN tahun 2027.
Selain meninjau kondisi fisik bangunan, pihaknya juga melakukan dialog langsung dengan petugas KUA untuk memperoleh gambaran mengenai tantangan pelayanan yang dihadapi sehari-hari.
“Data lapangan sangat penting sebagai dasar pengambilan kebijakan. Kami ingin memastikan setiap usulan pembangunan maupun rehabilitasi benar-benar sesuai kebutuhan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan,” katanya.
Muslimin menegaskan bahwa keterbatasan anggaran dan luasnya wilayah pelayanan membuat Kementerian Agama harus menyusun skala prioritas secara cermat. Oleh karena itu, wilayah perbatasan dan daerah yang masih minim fasilitas akan menjadi fokus utama dalam perencanaan pembangunan ke depan.
“Prioritas kami adalah daerah-daerah yang akses pelayanannya masih terbatas. Setelah itu baru kita melihat kebutuhan di wilayah perkotaan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kemenag Kabupaten Merauke, Herman Wona, menyambut baik perhatian Kanwil Kemenag Papua terhadap kondisi KUA di wilayah Papua Selatan. Menurutnya, dukungan peningkatan sarana dan prasarana akan sangat membantu optimalisasi pelayanan keagamaan bagi masyarakat.
Kunjungan tersebut juga menjadi bagian dari komitmen Kementerian Agama untuk menghadirkan layanan keagamaan yang merata hingga ke pelosok daerah, termasuk kawasan perbatasan yang memiliki tantangan geografis dan infrastruktur yang tidak ringan.
Ke depan, monitoring serupa akan terus dilakukan di sejumlah wilayah lainnya sebagai bahan evaluasi dan penyusunan program pengembangan KUA yang lebih tepat sasaran, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat semakin profesional, mudah diakses, dan berkualitas.(Rilis)
