Jayapura, Papuaterdepan.com– Isu lingkungan hidup kini menjadi bagian penting dalam agenda transformasi Kementerian Agama. Melalui Focus Group Discussion (FGD) Ekoteologi yang digelar Balai Diklat Keagamaan (BDK) Papua di Aula IAIN Fattahul Muluk Jayapura, ratusan aparatur sipil negara (ASN) diajak memperkuat kesadaran ekologis sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan dan pengabdian kepada masyarakat.
Kegiatan yang melibatkan peserta dari berbagai satuan kerja Kementerian Agama di Papua itu menghadirkan Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) Kementerian Agama RI, Muhammad Ali Ramdhani. Turut hadir Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, Klemens Taran, beserta jajaran pejabat administrator.
Dalam pemaparannya, Muhammad Ali Ramdhani menekankan bahwa agama memiliki peran besar dalam membangun kesadaran manusia untuk menjaga keseimbangan alam. Menurutnya, berbagai persoalan lingkungan yang terjadi saat ini merupakan peringatan bahwa manusia harus kembali membangun hubungan yang harmonis dengan alam.
Ia menjelaskan konsep Ekoteologi yang dikembangkan Kementerian Agama bertujuan menanamkan pemahaman bahwa menjaga lingkungan bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga bagian dari nilai-nilai spiritual yang diajarkan seluruh agama.
“Alam bukan sekadar sumber daya yang dapat dieksploitasi tanpa batas. Alam adalah titipan yang harus dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya dalam kondisi yang baik,” ujarnya.
Menurut Ramdhani, ancaman perubahan iklim, kerusakan hutan, pencemaran lingkungan, dan berkurangnya keanekaragaman hayati harus menjadi perhatian bersama. Karena itu, ASN Kementerian Agama diharapkan menjadi motor penggerak dalam membangun budaya ramah lingkungan di tengah masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan menjaga keseimbangan antara manusia, lingkungan, dan nilai-nilai kemanusiaan.
Selain membahas isu lingkungan, Ramdhani mendorong ASN untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui integritas, profesionalisme, dan inovasi. Ia menilai perubahan zaman menuntut aparatur negara untuk lebih adaptif sekaligus mampu menjadi teladan di tengah masyarakat.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Papua, Klemens Taran, menyambut baik pelaksanaan FGD tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat pemahaman ASN terhadap salah satu program prioritas Kementerian Agama.
Menurutnya, Papua yang memiliki kekayaan alam luar biasa membutuhkan komitmen bersama untuk menjaga kelestariannya. Ia berharap nilai-nilai Ekoteologi dapat diterapkan tidak hanya dalam lingkungan kerja, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari.
“Papua dianugerahi sumber daya alam yang sangat besar. Tanggung jawab kita adalah memastikan kekayaan itu tetap terjaga dan memberikan manfaat bagi generasi yang akan datang,” katanya.
Kepala Balai Diklat Keagamaan Papua, M. Mochtar Tuhuteru, menambahkan bahwa ASN memiliki posisi strategis dalam menyebarluaskan pesan-pesan pelestarian lingkungan kepada masyarakat melalui pendekatan edukatif dan keteladanan.
Melalui FGD tersebut, Kementerian Agama berharap semangat Ekoteologi dapat berkembang menjadi budaya kerja yang mendorong lahirnya kebijakan, program, dan tindakan nyata yang berpihak pada kelestarian lingkungan. Dengan demikian, ASN tidak hanya menjadi pelayan publik, tetapi juga agen perubahan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Tanah Papua.(Rilis)
