JAYAPURA,Papuaterdepan.com- Nahdlatul Ulama (NU) Papua didorong membangun kepemimpinan yang semakin dekat dengan realitas masyarakat setempat. Keterlibatan Orang Asli Papua (OAP) dalam kepengurusan dinilai penting untuk memperkuat rasa memiliki sekaligus memastikan organisasi keagamaan tersebut mampu menjawab kebutuhan umat di Tanah Papua.
Hal itu menjadi salah satu perhatian Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, Klemens Taran, saat menghadiri pembukaan Konferensi Wilayah (Konferwil) VII NU Provinsi Papua di Ballroom Hotel Suni Abepura, Kota Jayapura, Jumat (7/8/2026).
Didampingi Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam, Muslimin Yelipele, Klemens mengatakan forum Konferwil bukan sekadar agenda pergantian kepengurusan. Forum tersebut menjadi ruang untuk menentukan arah perjalanan NU Papua sekaligus memperkuat konsolidasi organisasi menghadapi tantangan ke depan.
Menurutnya, afirmasi terhadap OAP perlu mendapat perhatian dalam proses pembentukan kepemimpinan NU Papua. Namun, langkah tersebut harus tetap berjalan sesuai aturan organisasi dan mengedepankan musyawarah.
“Konferensi wilayah adalah bagian penting dari konsolidasi organisasi untuk menetapkan kepengurusan baru menuju Muktamar NU. Kami memandang bahwa afirmasi bagi OAP perlu menjadi perhatian serius agar NU Papua semakin berkembang, semakin dirasakan sebagai rumah bersama, dan semakin kuat dalam melayani umat,” ujar Klemens.
Ia menilai kehadiran putra-putri asli Papua dalam kepemimpinan organisasi dapat memperluas partisipasi masyarakat sekaligus memperkuat program NU di bidang keagamaan, pendidikan dan sosial.
Karena itu, Klemens mengingatkan seluruh proses konferensi agar tetap berlangsung dalam suasana persaudaraan dan tidak kehilangan semangat kerukunan.
“Proses pemilihan harus berlangsung secara sehat, dinamis, santun, dan menjunjung tinggi kerukunan,” katanya.
Di tengah dinamika masyarakat Papua, Klemens menilai organisasi keagamaan memiliki ruang strategis untuk ikut memperkuat kehidupan sosial. Pemerintah, menurutnya, membutuhkan mitra dari kalangan masyarakat dan organisasi keagamaan untuk menjaga suasana Papua tetap damai dan harmonis.
Pandangan tersebut sejalan dengan Pemerintah Provinsi Papua. Dalam sambutan Gubernur Papua yang disampaikan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Pengembangan SDM, Origenes Kambuaya, NU dinilai memiliki kontribusi penting dalam memperkuat moderasi beragama dan persatuan masyarakat.
Origenes mengatakan kiprah NU di Papua tidak hanya berkaitan dengan aktivitas keagamaan. Pesantren, madrasah, pendidikan, kegiatan sosial hingga pembinaan generasi muda menjadi bagian dari kontribusi organisasi kepada masyarakat.
Ia berharap NU ikut mengambil peran dalam menghadapi berbagai persoalan sosial, mulai dari kemiskinan, penyalahgunaan narkotika, pernikahan usia dini, paham intoleran hingga persoalan ketahanan keluarga.
“Pembangunan Papua tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Dibutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi keagamaan,” ujarnya.
Dari unsur PBNU, Koordinator Wilayah Papua-Maluku H. Lukman Umafagur menegaskan bahwa NU harus tetap menempatkan pengabdian kepada umat, bangsa dan kemanusiaan sebagai pijakan utama.
Menurutnya, NU memiliki tanggung jawab untuk menjaga persaudaraan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia, termasuk keberagaman suku dan budaya di Papua.
“NU tidak dilahirkan hanya untuk kepentingan umat Islam, tetapi juga untuk kepentingan bangsa, negara, dan seluruh masyarakat. NU harus terus menjadi organisasi yang menjaga perdamaian, memperkuat persaudaraan, dan menghimpun seluruh keberagaman,” katanya.
Lukman juga menyebut PBNU telah memberikan ruang kebijakan yang menyesuaikan mekanisme organisasi dengan kondisi geografis Papua. Ia berharap kebijakan tersebut dapat membantu memperkuat kelembagaan NU sekaligus menghadirkan kepemimpinan yang semakin representatif.
Sementara itu, Syaiful Islam Al Payage yang terpilih sebagai Ketua PWNU Papua periode 2026–2030 menegaskan komitmennya mempertahankan NU sebagai organisasi yang berorientasi pada pelayanan umat.
“NU didirikan untuk berkhidmat kepada umat, bukan untuk kepentingan politik. Organisasi ini harus menjadi pemersatu, menjaga persaudaraan, dan memperkuat kebersamaan di Papua,” tegasnya.
Konferwil VII NU Papua mengusung tema **“Mengokohkan Jami’ah dan Merawat Toleransi dalam Membumikan NU di Tanah Papua.”** Forum tersebut menjadi bagian dari konsolidasi organisasi, evaluasi program, penataan kepengurusan serta persiapan menuju Muktamar NU di Jombang pada akhir Agustus 2026.
Kegiatan dihadiri unsur PBNU, jajaran pemerintah daerah, Kodam XVII/Cenderawasih, Kejaksaan Tinggi Papua, Muslimat NU, Banser, pengurus MWC NU, jajaran syuriyah dan tanfidziyah PWNU Papua serta perwakilan NU dari berbagai kabupaten.
Dengan kepemimpinan baru dan penguatan partisipasi OAP, NU Papua diharapkan tidak hanya semakin kokoh secara organisasi, tetapi juga mampu memperluas kontribusinya dalam merawat toleransi, memperkuat persaudaraan dan menjawab persoalan masyarakat di Tanah Papua.(Rilis)
