JAYAPURA – Kantor Kementerian Agama Kota Jayapura terus memperkuat upaya reformasi birokrasi dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas. Langkah tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi Tim Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) yang dipimpin langsung Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jayapura, Ani Matdoan.
Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat kepala kantor itu dihadiri para koordinator dan anggota kelompok kerja yang terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Dalam rapat tersebut, masing-masing kelompok kerja memaparkan perkembangan program yang telah dijalankan, termasuk berbagai tantangan yang masih dihadapi dalam memenuhi indikator penilaian. Evaluasi dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pembangunan Zona Integritas berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
Ani Matdoan menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan Zona Integritas tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan administrasi atau dokumen pendukung, tetapi harus tercermin dalam perubahan nyata terhadap budaya kerja dan kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat.
Menurutnya, reformasi birokrasi harus menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh aparatur, mulai dari pimpinan hingga pegawai pelaksana, dengan tujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Zona Integritas bukan sekadar program tahunan atau kebutuhan penilaian semata. Yang lebih penting adalah bagaimana nilai-nilai integritas benar-benar hidup dalam setiap aktivitas kerja dan pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat,” ujarnya, di Jayapura, Rabu (24/06/2026)
Ia menekankan bahwa perubahan pola pikir dan budaya kerja menjadi faktor utama dalam mewujudkan birokrasi yang profesional dan bebas dari praktik-praktik yang dapat merusak kepercayaan publik.
Sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab dalam pembinaan kehidupan keagamaan, lanjut Ani, Kementerian Agama harus mampu menjadi contoh dalam penerapan prinsip-prinsip integritas, kejujuran, dan pelayanan yang berkualitas.
“Kepercayaan masyarakat adalah aset yang harus dijaga. Karena itu setiap ASN harus menunjukkan sikap profesional, bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, serta mengedepankan etika dalam menjalankan pelayanan,” katanya.
Selain melakukan evaluasi capaian program, rapat juga membahas langkah-langkah percepatan penyelesaian berbagai indikator yang masih perlu ditingkatkan. Sejumlah strategi disusun untuk memperkuat koordinasi antar kelompok kerja sekaligus memastikan proses pemenuhan data dukung berjalan lebih efektif.
Dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan program, tim juga menyepakati penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala agar setiap perkembangan dapat dipantau serta ditindaklanjuti dengan cepat.
Ani mengingatkan seluruh aparatur agar tetap menjaga semangat kebersamaan dan tidak terpengaruh oleh berbagai isu yang berpotensi mengganggu fokus organisasi. Menurutnya, suasana kerja yang kondusif menjadi modal penting dalam mewujudkan target reformasi birokrasi.
Ia mengajak seluruh pegawai untuk terus menumbuhkan budaya kerja positif, memperkuat kolaborasi, serta menghadirkan energi yang konstruktif dalam lingkungan kantor.
“Kita harus menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari persoalan. Mari bersama-sama membangun lingkungan kerja yang sehat, saling mendukung, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan,” tegasnya.
Melalui evaluasi dan penguatan koordinasi tersebut, Kantor Kementerian Agama Kota Jayapura optimistis pembangunan Zona Integritas dapat berjalan semakin efektif dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.
Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen Kementerian Agama untuk menghadirkan birokrasi yang bersih, profesional, dan terpercaya, sejalan dengan harapan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah yang semakin baik.(rilis)
