papuaterdepan.com, Jayapura,-Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, Klemens Taran, secara resmi melantik lima pejabat pengawas, pada Senin (21/07/2025) di Aula Sasana Krida Kanwil Kemenag Papua.
Pelantikan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat struktur organisasi dan meningkatkan kinerja pelayanan publik di lingkungan Kementerian Agama kabupaten/kota.
Kelima pejabat yang dilantik yakni
Kepala Seksi Pendidikan Kristen Kemenag Kabupaten Yalimo, Matius Mullu, S.Sos., MM, Ruvina, S.Sos sebagai Kepala Seksi Urusan Agama Katolik Kemenag Kabupaten Merauke,
Wenseslaus Ara Masan, S.S sebagai Kepala Seksi Urusan Agama Katolik Kemenag Kabupaten Keerom, Agus Susanto, S.Pd.B sebagai Penyelenggara Buddha Kemenag Kabupaten Biak Numfor,dan Ni Made Duwi Gamayanti, SE, M.Si sebagai Penyelenggara Hindu Kemenag Kota Jayapura.
Dalam sambutannya, Klemens menegaskan bahwa pelantikan ini bukanlah sekadar formalitas, tetapi merupakan hasil dari proses panjang yang objektif melalui rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Ia menekankan bahwa pejabat yang dilantik telah dianggap layak secara administrasi dan kompetensi untuk menduduki jabatan tersebut.
“Suksesnya kepala kantor sangat ditentukan oleh kinerja Bapak dan Ibu sekalian. Maka setelah pelantikan ini, segera lakukan konsolidasi dan lanjutkan tugas dengan optimal,”pesan Klemens.
Pelantikan ini juga menjadi penanda dimulainya tanggung jawab baru di tengah semester kedua tahun anggaran berjalan. Klemens mengingatkan pentingnya efisiensi waktu dalam menyelesaikan target-target kinerja yang tersisa hingga akhir tahun.
Selanjutnya, Klemens mengingatkan seluruh ASN Kemenag Papua untuk tetap menjunjung tinggi netralitas, terutama menjelang Pemilihan Suara di daerah. Ia menekankan bahwa keterlibatan ASN dalam politik praktis akan berdampak serius terhadap integritas lembaga.
“Saya tidak akan kompromi bila ada ASN yang terbukti terlibat dalam politik praktis. Tolak politik uang dan jaga netralitas,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh ASN untuk menjaga semangat kerja, memperkuat pelayanan publik, dan menjadikan jabatan sebagai ladang pengabdian yang bertanggung jawab, dengan senantiasa mengedepankan etika dan loyalitas terhadap negara.**(Rilis)
