JAYAPURA,Papuaterdepan.com— Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar meminta seluruh jajaran Kementerian Agama (Kemenag) mengubah cara pandang dalam menjalankan program. Keberhasilan tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan yang terlaksana, tetapi harus dibuktikan melalui perubahan dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Nasaruddin saat memimpin Breakfast Meeting Kemenag secara daring, Selasa (18/8/2026). Dari Papua, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Papua Klemens Taran mengikuti kegiatan bersama jajaran pejabat administrator di Ruang Rapat Amsal Yowei, Kanwil Kemenag Papua.
Menag mengatakan forum Breakfast Meeting menjadi salah satu instrumen untuk mempercepat penyebaran informasi strategis dari pemerintah pusat kepada jajaran Kemenag di daerah.
“Dengan adanya Breakfast Meeting, terjadi pemerataan informasi dari pusat sampai ke daerah,” ujar Nasaruddin.
Ia mengusulkan kapasitas peserta forum tersebut ditingkatkan dari sekitar 1.000 menjadi 1.500 peserta sehingga lebih banyak pimpinan dan pejabat Kemenag dapat memperoleh informasi kebijakan secara langsung.
Data Bencana Harus Akurat
Dalam pertemuan itu, Menag memberikan perhatian khusus terhadap kesiapan Kemenag menghadapi kondisi darurat, termasuk dampak bencana di Nusa Tenggara Timur.
Ia meminta seluruh jajaran Kemenag melakukan pendataan terhadap fasilitas keagamaan dan pendidikan yang terdampak secara detail. Data tersebut harus mencantumkan lokasi, foto kondisi bangunan, kategori kerusakan, hingga kebutuhan anggaran untuk pemulihan.
Rumah ibadah, madrasah, sekolah keagamaan, pesantren, serta sarana pendukung lainnya harus masuk dalam pendataan.
Menag menegaskan, kualitas data akan menentukan ketepatan langkah pemerintah dalam melakukan penanganan.
“Jangan sampai kita kalah data dengan instansi lain. Apa yang menjadi wilayah Kementerian Agama harus kita data secara lengkap,” tegasnya.
Agama Didorong Jadi Kekuatan Perlindungan Lingkungan
Menag kemudian mengarahkan perhatian pada persoalan lingkungan, terutama ancaman kebakaran hutan dan lahan serta perubahan cuaca yang berlangsung berkepanjangan.
Menurutnya, Kemenag memiliki posisi strategis untuk membangun kesadaran masyarakat karena memiliki jaringan penyuluh agama, penghulu, guru, lembaga pendidikan, dan tokoh keagamaan yang tersebar hingga daerah.
Pesan menjaga lingkungan, kata dia, perlu masuk dalam berbagai ruang pembinaan keagamaan, termasuk khutbah, ceramah, penyuluhan, pendidikan, dan kegiatan pembinaan umat.
Pendekatan inilah yang disebut Menag sebagai penguatan ekoteologi, yakni membangun kesadaran bahwa menjaga alam merupakan bagian dari tanggung jawab manusia secara moral dan spiritual.
“Peran Kementerian Agama jangan hanya dilibatkan ketika akibatnya sudah terjadi. Kita harus terlibat sejak awal dalam menciptakan kesadaran yang mencegah munculnya persoalan tersebut,” katanya.
Menag menilai persoalan lingkungan tidak berdiri sendiri. Kerusakan alam dapat berujung pada persoalan sosial, kesehatan, ekonomi, hingga kehidupan keagamaan masyarakat.
Karena itu, Kemenag diminta memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain, termasuk menindaklanjuti kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup.
Anggaran Harus Berujung Manfaat
Nasaruddin juga mengingatkan agar program prioritas Kemenag tidak hanya sibuk pada proses administrasi dan pelaporan kegiatan.
Ia meminta setiap program memiliki indikator yang mampu menjelaskan perjalanan dari input, output, outcome hingga impact.
Artinya, jajaran Kemenag harus mengetahui sumber daya yang digunakan, hasil langsung yang diperoleh, perubahan yang terjadi, hingga dampak jangka lebih luas bagi masyarakat.
“Jangan hanya menciptakan program, tetapi sekaligus mengukur seberapa besar efeknya,” jelasnya.
Menurut Menag, hasil pengukuran tersebut menjadi penting dalam menentukan masa depan sebuah program. Program yang terbukti efektif dapat diperluas, sementara program yang tidak memberikan hasil perlu diperbaiki atau bahkan dihentikan.
Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) menjadi salah satu contoh. Menag meminta Kemenag mampu menunjukkan perubahan yang terjadi setelah program diterapkan.
“Kalau kita sudah melakukan Kurikulum Berbasis Cinta, apa dampaknya? Apa yang berubah sebelum dan sesudahnya? Itu harus diukur,” ujarnya.
Kebijakan Harus Berangkat dari Data
Untuk memperkuat kualitas kebijakan, Menag mendorong peningkatan peran penelitian dan pengkajian di lingkungan Kemenag.
Berbagai persoalan keagamaan dan sosial tidak cukup dijawab dengan asumsi. Diperlukan data dan survei yang dapat menggambarkan kondisi masyarakat secara objektif.
Sejumlah isu seperti literasi Al-Qur’an, moderasi beragama, pengelolaan zakat, hingga persoalan sosial keagamaan dinilai perlu terus dikaji agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin kemudian meminta unit-unit terkait segera menerjemahkan arahan tersebut dalam langkah teknis.
Biro Perencanaan, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Pendidikan Islam, dan unit eselon I lainnya diminta menindaklanjuti kebijakan sesuai bidang masing-masing.
Kemenag juga menyiapkan Surat Edaran sebagai langkah antisipasi terhadap dampak El Nino berkepanjangan dan potensi meningkatnya kebakaran.
Surat tersebut nantinya menjadi pedoman bagi jajaran Kemenag di daerah, termasuk penyuluh agama, penghulu, dan guru.
“Secepatnya Surat Edaran ini keluar lebih bagus. Termasuk imbauan melalui sosialisasi dan materi khutbah,” kata Kamaruddin.
Publik Harus Melihat Hasil Program
Kamaruddin juga meminta pola komunikasi publik Kemenag ikut berubah. Publikasi tidak lagi cukup menampilkan aktivitas, jumlah peserta, atau seremoni program.
Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui apa hasil dan perubahan yang lahir dari program prioritas Kemenag.
HKP diminta mengoordinasikan publikasi capaian tersebut bersama unit eselon I dan seluruh jajaran Kemenag di daerah.
Kemenag juga membuka peluang kerja sama dengan lembaga internasional untuk mendukung program prioritas melalui skema hibah maupun bentuk pendanaan lainnya.
Papua Siap Perkuat Implementasi
Kakanwil Kemenag Papua Klemens Taran menyatakan arahan Menag menjadi penegasan bagi daerah untuk memperkuat implementasi program sekaligus menyesuaikannya dengan kebutuhan lokal.
Ia menilai penguatan ekoteologi menjadi salah satu pesan penting karena persoalan lingkungan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
“Penguatan kerukunan dan ekoteologi menjadi salah satu hal yang disoroti. Bapak Menteri menjelaskan secara gamblang bahwa ekoteologi sekarang sudah menjadi program nasional,” ujar Klemens.
Klemens mengatakan jajaran Kemenag Papua akan menjadikan arahan tersebut sebagai pijakan untuk mendorong program yang lebih konkret dan berdampak.
“Setiap program harus dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan gerakan nyata. Termasuk dalam penguatan ekoteologi, penanganan isu lingkungan, serta respons terhadap berbagai persoalan sosial dan keagamaan,” katanya.
Ia menambahkan, Breakfast Meeting juga memberikan manfaat bagi jajaran daerah karena membuka akses langsung terhadap informasi strategis dari pusat.
“Dengan Breakfast Meeting ini, para pimpinan di daerah, baik Kanwil, kepala bidang, Kepala Kantor Kementerian Agama, pimpinan sekolah keagamaan, serta kepala KUA dapat memperoleh informasi yang membantu dalam pengambilan kebijakan,” pungkasnya.
Peliput/Penulis/Fotografer: Ibnu
Editor: Dewi
