Papuaterdepan.com,JAKARTA-Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemenhan) menegaskan bahwa narasi yang dilontarkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) mengenai keinginan untuk memisahkan Papua dari Indonesia adalah provokatif dan tidak dapat diterima dalam kerangka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Narasi semacam ini justru berpotensi menimbulkan perpecahan dan memperkeruh situasi di wilayah timur Indonesia tersebut.
Hal ini ditegaskan oleh Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Setjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, Minggu (27/4/2025).
Ia menyampaikan bahwa narasi separatis kerap digunakan sebagai alat propaganda oleh kelompok OPM untuk membentuk opini seolah-olah seluruh masyarakat Papua mendukung kemerdekaan, padahal kenyataannya tidak demikian.
“Isu Papua ini memang terus berulang, dan yang menjadi pemicu sering kali adalah narasi OPM yang ingin memerdekakan diri. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa diterima,” kata Frega.
Ia menegaskan bahwa Papua merupakan bagian sah dari kedaulatan Indonesia yang diakui oleh komunitas internasional.
Menurut Frega, keinginan memerdekakan diri bukan merupakan representasi dari aspirasi masyarakat Papua secara keseluruhan, melainkan kepentingan segelintir kelompok yang mengatasnamakan perjuangan rakyat Papua.
“Kalau pun ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan OPM, itu hanya mewakili kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan individu,” ujarnya.
Sebagai bentuk pengakuan atas eksistensi dan peran strategis masyarakat Papua, pemerintah bahkan telah melibatkan putra-putri terbaik Papua dalam struktur pemerintahan nasional. “Dalam kabinet sekarang pun ada menteri yang berasal dari Papua,” tambah Frega.
Kemenhan juga terus mendorong pembangunan Papua, salah satunya melalui program swasembada pangan yang menggandeng Kementerian Pertanian. Frega menjelaskan bahwa pembukaan lahan pertanian di wilayah Papua merupakan salah satu upaya konkret pemerintah pusat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Di sisi lain, Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga menegaskan komitmennya dalam melindungi warga dari ancaman kelompok separatis.
Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen TNI Kristomei Sianturi, membantah tudingan bahwa kehadiran TNI di Kampung Yuguru, Kabupaten Nduga, adalah bentuk intimidasi terhadap masyarakat.
“Kehadiran pos TNI di sana untuk memutus komunikasi dan ruang gerak gerombolan OPM serta melindungi masyarakat wilayah Yuguru dari intimidasi dan kebiadaban OPM,” ujar Kristomei.
Ia menambahkan, tuduhan terhadap TNI yang membangun pos di fasilitas umum merupakan bagian dari strategi propaganda yang selama ini kerap digunakan OPM dan simpatisannya untuk mendiskreditkan aparat negara.
Pemerintah menegaskan komitmen menjaga stabilitas dan pembangunan di Papua. Segala bentuk narasi separatis yang membahayakan persatuan nasional akan dihadapi dengan ketegasan dalam koridor hukum dan konstitusi.
“Papua adalah dan akan tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari Indonesia,”pungkasnya**(Rilis)
