Solidaritas Peduli Demokrasi Tuntut MK Tolak Gugatan paslon Bupati Jayawijaya Jhon-Marthin

- Redaksi

Senin, 6 Januari 2025 - 14:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Papuaterdepan.com, Jayawijaya,- ratusan masyarakat dari 40 distrik di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, yang tergabung dalam Solidaritas Peduli Demokrasi, Pada Senin (6/1/2024), menggelar aksi demostrasi damai di Kantor DPRD Jayawijaya.

Koordinator Aksi Lapangan, Peto Entama dalam siaran pers tertulis di terima media menuntut Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan pasangan calon Bupati Jayawijaya nomor urut 4 Jhon Banua dan Marthin Yogobi.

“Mahkamah Konstitusi (MK) diminta agar menolak gugatan pasangan calon nomor urut 4 Jhon Banua dan Marthin Yogobi,” ujar Peto

Menurut Peto, pendemo membawa sejumlah baliho dan juga pamphlet bertuliskan selisih perolehan suara nomor urut dua dan empat melebihi dua persen diharapkan aspirasi masyarakat Jayawijaya dapat di terima kepada anggota DPRD.

Baca Juga :  Tokoh Muslim ajak warga Papua jaga suasana damai Jelang Perayaan Natal dan Tahun Baru

” Pada pendemo yang tergabung dalam Solidaritas peduli demokrasi Kabupaten Jayawijaya meminta seluruh masyarakat setempat untuk mengawal hasil putusan KPU Provinsi Papua Pegunungan No.74 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya 2024,” ungkapnya

Ia juga menambahkan da pemilu 27 November lalu telah terpilinya paslon nomor urut 02 sebagai Bupati Jayawijaya Tahun 2024-2029 secara sistem Nasional dan sistem noken bedasarkan PKPU No.25 Tahun 2023.

” Kami menilai bahwa gugatan yang dilakukan oleh paslon nomor 04 Jhon-Marthin adalah tidak sesuai subtansi persoalan yang terjadi di lapangan, karena paslon ini tidak pernah dirugikan sehingga sangat tidak perlu melakukan gugat di MK,” tuturnya.

Baca Juga :  Pembakaran Kantor KPU Papua Pegunungan, Polisi tetapkan 9 tersangka

Sementara itu, Sekretaris Korlap Benyamin Siep menyebut MK harus bijak dalam melihat persoalan politik di Kabupaten Jayawijaya, karena ketika gugatan paslon nomor 4 dikabulkan, bisa saja menimbulkan konflik sosial antar masyarakat, karena masyarakat mengetahui pasti bahwa mereka telah memiliki pemimpin baru dan anak asli putra daerah.**(Rilis)

Berita Terkait

Menag Nasaruddin bertemu Menhaj Saudi bahas Peningkatan Layanan Jemaah
Kemenag Kota Jayapura gelar Perayaan Natal dan Tahun Baru
Tiga Pilar utama majukan Universitas Muhammadiyah Papua
Kementerian Agama akselerasi program Pendidikan Profesi untuk tingkat kulitas Guru
LBH Kaki Abu Minta MRP Tinjau Ulang Keputusan Kuota OAP, Siap Tempuh Jalur Hukum
Kemenag Kota Jayapura kini punya gedung Layanan Haji Dan Umrah
Biaya Haji 2025 Turun, Kemenag Dapat 221.000 kuota Jemaah Haji
Menag Nasaruddin: Biaya Haji 2025 Turun Jemaah hanya bayar Rp 55,43 Juta

Berita Terkait

Rabu, 15 Januari 2025 - 15:07 WIB

Menag Nasaruddin bertemu Menhaj Saudi bahas Peningkatan Layanan Jemaah

Rabu, 15 Januari 2025 - 14:59 WIB

Kemenag Kota Jayapura gelar Perayaan Natal dan Tahun Baru

Minggu, 12 Januari 2025 - 13:02 WIB

Tiga Pilar utama majukan Universitas Muhammadiyah Papua

Minggu, 12 Januari 2025 - 12:40 WIB

Kementerian Agama akselerasi program Pendidikan Profesi untuk tingkat kulitas Guru

Jumat, 10 Januari 2025 - 17:38 WIB

LBH Kaki Abu Minta MRP Tinjau Ulang Keputusan Kuota OAP, Siap Tempuh Jalur Hukum

Berita Terbaru

Nasional

Kemenag Kota Jayapura gelar Perayaan Natal dan Tahun Baru

Rabu, 15 Jan 2025 - 14:59 WIB

Nasional

Tiga Pilar utama majukan Universitas Muhammadiyah Papua

Minggu, 12 Jan 2025 - 13:02 WIB