Jayapura, Papuaterdepan.com – Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Papua menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh gelaran Festival Sagu Papua yang akan berlangsung pada 24-26 April 2026 mendatang.
Dukungan tersebut diwujudkan melalui pemberian literasi dan layanan sertifikasi halal bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berpartisipasi dalam festival tersebut.
Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Papua, Dwiharjanto, usai menghadiri rapat koordinasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Papua, Kamis (16/4/2026).
Sinergi di Hari Kekayaan Intelektual Sedunia
Festival Sagu Papua digelar dalam rangka memperingati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia yang jatuh pada 26 April. Tahun ini, World Intellectual Property Organization (WIPO) mengusung tema “Kekayaan Intelektual dan Olahraga: Siap, Mulai, Berinovasi”.
“Keikutsertaan Kemenag merupakan bentuk dukungan terhadap penguatan ekonomi masyarakat melalui kolaborasi lintas instansi. Festival ini adalah ruang bagi UMKM untuk mempromosikan produk lokal Papua,” ujar Dwiharjanto.
Selain pameran produk, festival ini juga menjadi ajang sosialisasi inovasi layanan hukum PACE OAP PAKAI NOKEN, sebuah pendekatan berbasis kearifan lokal yang dikembangkan Kemenkum Papua untuk optimalisasi pendaftaran kekayaan intelektual.
Pentingnya Sertifikasi Halal untuk Produk Lokal
Dwiharjanto menekankan bahwa peran Kemenag dalam festival yang akan dilaksanakan di Kantor Gubernur Papua tersebut sangat strategis, terutama dalam memberikan kepastian hukum dari sisi keagamaan terhadap produk konsumsi.
“Kemenag akan memberikan literasi kepada pelaku UMKM mengenai proses dan pentingnya sertifikasi halal. Ini krusial untuk meningkatkan kepercayaan konsumen serta memberi nilai tambah pada produk lokal agar bisa bersaing lebih luas,” ungkapnya.
Melalui sinergi ini, diharapkan produk berbasis sagu dan potensi lokal lainnya tidak hanya terlindungi secara hak kekayaan intelektual, tetapi juga memenuhi standar kualifikasi pasar melalui label halal.
Kolaborasi Lintas Lembaga
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, menunjukkan komitmen kuat dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif di Papua.
Beberapa pimpinan instansi yang hadir antara lain Kepala Perwakilan Bank Indonesia Papua, Kepala Kantor Bea dan Cukai Jayapura, perwakilan BPOM, serta pimpinan dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura dan Provinsi Papua.
“Kami berharap seluruh instansi dapat berpartisipasi aktif sehingga kegiatan ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua,” pungkas Dwiharjanto.(Rilis)
